Bupati Akui Sudah Terima Imbauan dari Kajari

 

TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Muharram mengaku sudah menerima surat imbauan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau, agar tidak merespon jika ada anggotanya maupun yang mengatasnamakan Kejaksaan Berau, untuk mengikuti proses pelelangan atau masuk dalam proyek pemerintah.

Bukan hanya itu, dalam surat tersebut, Kajari juga meminta agar pemerintah dapat melaksanakan segala proses pengadaan barang dan jasa dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan.

Tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan mengacu pada proses pengadaan yang transparan dan akuntabel serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan benar.

"Saya sudah terima suratnya. Menurut saya ini bagus karena Kajari ingin anggotanya bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan saya kira ini bukan hanya berlaku untuk anggotanya saja. Tapi warning (peringatan) untuk yang lain juga," ungkapnya saat ditemui beraunews.com, Jumat (10/02/2017).

BACA JUGA : Kejagung Keluarkan Surat Larangan Minta Proyek, Ini Kata Kejari Berau

Terkait ada indikasi penyimpangan dalam penentu pemenang proyek barang dan jasa, Muharram menanggapi jika hal tersebut sebagai bentuk keseriusan kejaksaan untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam menggunakan tupoksi masing-masing di tiap instansi maupun unit-unit lain.

Intinya bekerja sebagaimana tupoksi masing-masing. Pegawai ya lakukan kerjaan sebagai pegawai dan kontraktor mengikuti lelang sebagaimana tugasnya.

Terkait adanya pihak-pihak yang mengklaim proyek-proyek besar seperti multiyears, Muharram mengatakan itu tidak ada. Apalagi sudah menentukan proyek-proyek itu sudah ada yang memiliki.

"Saya pikir itu asumsi-asumsi di luar saja, karena sampai saat ini saya tidak ada menunjuk atau menentukan itu proyek-proyek siapa saja, kalau Kajari mungkin mendapat informasi, itu Wallahualam, yang jelas saya tidak ada menunjuk itu punya siapa dan ini punya siapa," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia