Kejagung Keluarkan Surat Larangan Minta Proyek, Ini Kata Kejari Berau

 

TANJUNG REDEB – Adanya laporan yang sampai kepada pemimpin Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terkait adanya oknum kejaksaan di daerah yang meminta proyek pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membuat Kejagung mengeluarkan surat larangan meminta proyek pada SKPD yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, Rudi Hartawan Manurung, membenarkan perihal surat yang diperlihatkan beraunews.com kepadanya. Ia menyatakan, pimpinan sering mengingatkan jajaran dibawahnya tentang hal tersebut, baik secara formil maupun non formil. Bahkan, pihaknya juga menerima surat yang sama dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim yang juga ditujukan kepada seluruh jajaran Kejaksaan di Indonesia, terkait imbauan dan larangan untuk ikut serta dalam kegiatan proyek, khususnya di dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"TP4D ini kan di bawah jajaran Jaksa Agung Muda Intelijen dan sampai ke daerah, dengan adanya surat ini, kami rasa ini merupakan imbauan dan peringatan kepada kami bahwa kami hanya sebatas mendampingi saja, dan jangan kalian masuk dalam proses proyek, serta memastikan semua proses dapat berlangsung baik dan tidak melanggar ketentuan,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (08/02/2017).

Dikatakannya, pihaknya telah menindaklanjuti dengan mengingatkan dan memberikan disposisi kepada seluruh pegawai dan seksi di Kejaksaan Negeri Berau untuk memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh pimpinan untuk tidak pernah dan tidak sekali-sekali ikut di dalam kegiatan proyek.

"Sekaligus saya ingin menyampaikan, bahwa jauh sebelum kami menerima surat tersebut, saya selaku Kepala Kejari Berau dari tahun pertama saya menjabat di tahun 2013 hingga saat ini, secara rutin selalu mengeluarkan surat yang kami sampaikan secara resmi kepada jajaran stakeholder di Kabupaten Berau, termasuk Bupati, Wakil Bupati, asisten, Sekda, ULP serta dinas-dinas terkait untuk tidak pernah mengakomodir jika ada pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung memakai nama kejaksaan di dalam pelaksanaan dan kegiatan proyek," bebernya seraya mengatakan, terakhir surat imbauan dimaksud dilayangkan pihaknya sekitar 2 minggu lalu.

Rudi memastikan, sampai saat ini tidak ada yang melakukan hal tersebut. Sesuai dengan surat yang disampaikannya kepada stakeholder di Kabupaten Berau. Selain itu, secara nonformal, ia juga sering mengingatkan untuk tidak mengakomodir hal-hal tersebut.

"Apabila ada, tentu mereka akan menyampaikan kepada saya informasi tersebut atau sebaliknya. Jika memang mereka mengikuti apa arahan dari saya, tentu mereka akan mengabaikan jika ada yang seperti itu. Jangankan untuk ikut dalam kegiatan proyek, mengikuti proses lelang saja saya meminta agar ditolak dan diabaikan," jelasnya.

 

Bukan hanya itu, Rudi juga meminta jika memang ada yang melakukan hal tersebut, benar dan buktinya valid, pihaknya akan memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran itu.

"Jika memang ada yang menggunakan nama kejaksaan pada semua tingkatannya, langsung tolak. Dan apabila ada yang menggunakan nama saya, segera informasikan dan saya akan melaporkan secara resmi kepada aparat hukum terkait atas pencatutan nama saya," tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, selaku aparat hukum, Rudi juga mengimbau kepada Bupati Berau dan jajarannya untuk melaksanakan segala proses pengadaan barang dan jasa dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-undangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Selain itu, selalu mengacu pada proses pengadaan yang transparan dan akuntabel serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan benar.

"Poin ini kami anggap penting, sebab berdasarkan realita dan informasi intelijen yang kami terima dan sedemikian meluas diketahui di masyarakat, bahwa untuk proses pengadaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2017 ini, khususnya untuk kegiatan-kegiatan pengadaan dengan nilai besar, misalnya kegiatan multiyears sudah menjadi rahasia umum, jika sudah ada pihak perorangan dan perusahaan yang mengklaim sebagai yang akan mendapatkan jatah bahkan sebagai pemilik pekerjaan yang dimaksud, saya ada data-datanya,” katanya.

Kami memberikan warning (peringatan), apabila hal-hal tersebut benar terjadi dan dilaksanakan, akan berurusan dengan hukum. Pasalnya, tergambar adanya suatu penggiringan atau pengarahan atau dalam istilah hukumnya adanya persekongkolan tender, untuk menguasai kegiatan-kegiatan di suatu kelompok kecil saja yang bersifat nepotisme.

"Proses pelelangan utamanya, haruslah bisa melaksanakan proses pengujian, verifikasi yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang pada akhirnya untuk mendapatkan pemenang dengan penawaran yang terbaik serta memenuhi kualifikasi yang diinginkan, sehingga negara atau daerah dapat melakukan penghematan sekaligus proses tujuan pengadaan tersebut dapat terlaksana dengan baik untuk kemaslahatan rakyat. Selain itu sekaligus mengingingatkan agar aplikasi pengadaan LPSE versi 4 atau yang terakhir untuk digunakan kembali, yang mengkedepankan transparansi,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia