Kasus Bimtek Sudah Inkrah, Istri Tersangka Kecewa Dengan Anggota DPRD Berau Periode 2009-2014

 

TANJUNG REDEB – Kasus korupsi bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Berau periode 2009-2014 yang telah menetapkan Kepala Sub Bagian sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Abdul Haris sebagai tersangka, ternyata menimbulkan pertanyaan dikalangan keluarga dan sahabat tersangka.

Pasalnya, setelah menjalani masa hukuman selama 20 bulan sejak Ferbruai 2015, akhirnya Anik Yuliana istri tersangka Haris angkat bicara setelah sejumlah perjanjian yang disepakati antara tersangka dan para anggota DPRD periode 2009-2014 hingga sampai saat ini belum tertunaikan.

Menurutnya, selama suaminya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksan hingga berujung putusan bersalah, keberadaan keluarganya berubah total, dirinya kini terpaksa harus bekerja keras untuk menghidupi kedua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Bahkan pasca status kepegawaian suaminya dicopot Maret 2016, dirinya harus kerja paruh waktu untuk menghidupi anaknya selama sang suami menjalani masa hukuman.

Seiring berjalanya waktu, Anik mulai geram dengan sikap para anggota DPRD pada masa itu, yang dinilainya telah ingkar janji. Pasalnya, janji yang dilontarkan berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara suaminya dengan anggota DPRD, tak kunjung terealisasi. Janji yang dimaksud, yakni para anggota DPRD yang akan membantu membayar uang kerugian negara sebesar Rp360 juta yang dibebankan Pengadilan kepada sang suami.

“Kita hanya minta kembalikan kerugian negara saja sebesar Rp360 juta sesuai putusan Pengadilan Tipikor tahun 2014. Suami saya sudah menjalani hukuman 20 bulan dari total putusan 2 tahun 2 bulan. Kalau denda ini tidak dibayar, suami saya murni jalani hukuman 4 tahun penjara. Kemarin dijanjikan mau dibiayai selama suami saya di penjara, pembiayaan itu akan diberikan oleh para anggota DPRD periode 2009-2014,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (11/10/2016).

Anik juga mengaku telah bertemu dengan Bupati Berau, Muharram beberapa waktu lalu guna mempertanyakan soal ini, saat itu Muharam menjanjikan akan segera mengupayakan, namun sebelumnya akan merundingkan dengan anggota dewan yang lain. Akan tetapi hingga saat ini janji tersebut belum juga tepenuhi.

Proses penetapan tersangka terhadap sang suami kala itu juga dinilai penuh tanda tanya. Pasalnya, sang suami hanya seorang diri ditetapkan sebagai tersangka, sementara masih ada pelaku lain yang hingga sampai saat ini masih bebas berkeliaran.

“Saya sudah ketemu Bupati, waktu itu Bupati kan masih menjadi Wakil Ketua II DPRD Berau, kata Bupati akan mengusahakan, tapi mau dirudingkan sama anggota DPRD yang lain, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Dulu juga dijanjikan status PNS-nya tidak dicabut, tapi faktanya apa, tetap dicabut juga. Suami saya hanya jadi tumbal di kasus ini,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Bupati Berau, Muharram membantah telah memberikan janji sebagaimana disampaikan Anik. Dikatakannya, jika dirinya bersama anggota DPRD lainnya hanya membantu memberikan santunan kepada keluarga tersangka, bukan mengganti kerugian negara.

“Kasus ini kan sudah final, ini hanya ungkapan sakit hati keluarganya saja. Memang kita bersama anggota DPRD yang lain masa itu mau memberikan uang, tapi santunan, bukan berjanji untuk membayar ganti kerugian negara. Kalau kami anggota DPRD menyepakati membayar kerugian negara tersebut, maka seolah kami mengakui menjadi bagian dari kesalahan Haris,” ungkapnya saat dijumpai awak media di ruang kerjanya.

Begitu juga dengan menjanjikan Haris tak akan dicopot sebagai PNS, juga dibantah Muharram. Dijelaskannya, pada saat itu kapasitas dirinya bersama anggota DPRD lainnya adalah sebagai anggota DPRD, sudah barang tentu tak mempunyai hak mempertahankan status PNS seseorang yang menjadi ranahnya eksekutif.

“Seseorang yang menjalani hukuman di atas 1 tahun tentu tidak bisa diteruskan PNS-nya. Jadi tidak benar kalau saya ada menjanjikan masalah itu,” tegasnya.

Secara umum, Muharram menilai, proses penetapan tersangka terhadap Haris telah sesuai dengan hasil penyidikan pihak Kejaksaan, dimana Haris bersama pihak penyelenggara Bimtek terbukti bersalah dengan menggelapkan sejumlah uang perjalanan dinas anggota DPRD.

“Kita memang diperiksa Kejaksaan, tapi hanya sebatas saksi. Saya tidak mungkin mempermainkan hukum, pengakuan istri tersangka yang mengatakan suaminya tumbal itu tidak benar. Semua telah sesuai dengan hukum,” pungkasnya.(M.S. Zuhrie)