Kejaksaan Kembali Periksa Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas

 

TANJUNG REDEB – Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb sejak sepekan terakhir kembali melakukan pemeriksaan kepada sejumlah staf hingga Kepala Bagian di jajaran Pemkab Berau. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan “utang” kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tahun 2014-2015 lalu.

Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 26/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat, PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemkab Berau.

Dalam Pasal 4 Ayat 1 Perbup disebutkan jika perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik dalam maupun luar Provinsi Kalimantan Timur dalam wilayah Indonesia.

“Yang menjadi dasar pihak Kejaksaan melakukan pemerikasan itu adalah pejabat PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Kaltim tidak boleh menggunakan dana SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas-red), sehingga hal tersebut dinilai Penyidik Kejaksaan sebagai penyimpangan, makanya kami diperiksa,” ungkap seorang PNS yang meminta namanya dirahasiakan usai diperiksa Kejaksaan.

Pemeriksaan yang saat ini kembali dilakukan Kejaksaan, dinilainya sebagai “akal- akalan” petugas Kejaksaan untuk mencari-cari kesalahan. Pasalnya, sejumlah kasus yang sebelumnya ditangani Kejaksaan hingga kini ditengarai masih “digantung”. Misalnya saja, kasus perjalanan dinas keluar negeri tahun 2014 silam, padahal dalam kasus tersebut pihak Kejaksaan telah menetapkan beberapa orang tersangka.

“Ini rasanya hanya mencari-mencari kesalahan, lihat saja kasus-kasus yang lama saja saat ini masih terkatung-katung tidak jelas, kemana arahnya. Pelimpahannya juga tidak jelas, sidangnya juga tidak tahu kapan. Sementara ada yang sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut selama 2 tahun,” ucap sumber tersebut.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Redeb, Rudy Hartawan Manurung saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan perjalanan dinas tahun anggran 2014- 2015 dan kasus perjalanan dinas keluar negeri tahun 2014 yang disinyalir telah dipetieskan, memilih menolak menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontakan para awak media.

“Saya tidak akan berkomentar apapun. Kalau mau tulis silahkan tulis. Ini sesuai dengan perintah atasan untuk tidak membuka ke media terhadap kasus yang ditangani Kejaksan sebelum masuk ke ranah pelimpahan dan penuntutan,” ungkapnya, Selasa (4/10/2016).

Bahkan dalam pertemuan dengan awak media tersebut, Rudi sempat melontakan protes keras terhadap wartawan terkait kata “gantung” yang selama ini melekat terhadap sejumlah kasus yang ditangani pihaknya.

“Siapa yang bilang gantung, siapa yang gantung kasus tidak ada,” tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, baik di lingkungan Pemkab Berau maupun di lingkungan DPRD Berau hingga kini terkesan masih terombang-ambing, padahal dalam sejumlah kasus tersebut Kejaksaan telah menetapkan status tersangka.

Sejumlah kasus dugaan korupsi tersebut antara lain :

  1. Kasus Perjalanan dinas keluar negeri tahun 2014, Kejaksaan menetapkan 2 orang tersangka.
  2. Kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Berau periode 2009-2014 yang ditangani tahun 2014-2015, Kejaksaan menetapkan 4 orang tersangka.
  3. Kasus Bantuan Sosial (Bansos), Kejaksaan menetapkan 1 orang tersangka.

Dari jumlah kasus yang ada tersebut, hanya kasus bimtek dan kunker anggota DPRD Berau periode 2009-2014 yang telah masuk dalam persidangan. Namun demikian, kasus tersebut hanya berhenti di satu tersangka dari staf Sekrtariat Dewan.(M.S. Zuhrie)