Pejabat Publik Berurusan Dengan Hukum dan Berpura-Pura Sakit, Bisa Langsung Diberhentikan

 

JAKARTA – Maraknya atraksi akrobatik sebagai upaya obstruction of justice (perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum), dikhawatirkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU pada talkshow Indonesia Lawyer Club (ILC) garapan TVOne, Selasa (21/11/2017) lalu.

Atraksi akrobatik sebagai upaya obstruction of justice itu, dikatakan pakar hukum tata negara ini, dari sudut perasaan jelas merupakan pelanggaran. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba sakit saat berurusan dengan hukum, dan dokternya pun mengatakan yang bersangkutan sakit. Setelah diperiksa oleh tim dokter lainnya, ternyata tidak sakit apa-apa.

“Berarti ini ada upaya entah dari dokter atau rumah sakit, penasehat hukum tertentu, ini bagian dari obstruction of justice. Saya khawatir dengan apa yang disebut obstruction of justice ini,” tuturnya sebagaimana dilansir beraunews.com dari acara ILC TVOne, Selasa (05/12/2017).

Keadaan ini, menurut Mahfud, tak dapat terus menerus didiamkan, dan penegak hukum perlu melakukan upaya penyelidikan terhadap upaya obstruction of justice. Pasalnya, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.  

“Ini perlu diselidiki ini, agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Masa hukum  dimain-mainkan akrobat begitu. Kalau benar terjadi ini, bahaya sekali. Kalau ada dokter dibeli untuk buat surat keterangan ini, surat keterangan itu, IDI (Ikatan Dokter Indonesia-red) harus turun tangan untuk hal ini, dan Polisi tentu saja,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Mahfud, jika orang berurusan dengan hukum itu merupakan pejabat publik, maka memungkinkan sanksi pelanggaran etika dijatuhkan terlebih dulu, tanpa harus menunggu sanksi pidana. Hal tersebut telah diatur dalam TAP MPR Nomor 6/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan TAP MPR Nomor 8/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan KKN.

“Baca nanti TAP MPR ini, masih berlaku sampai hari ini. Mundur tanpa menunggu putusan pengadilan. TAP MPR Nomor 6/2001 isinya, pejabat negara yang mendapat sorotan publik, karena tingkah laku dan kebijakannya, mundur dari jabatannya. Sedangkan TAP MPR Nomor 8/2001 isinya, pegawai negeri, pejabat, birokrasi yang terlibat kasus hukum diberhentikan dari jabatannya sebelum kasusnya diputus oleh pengadilan,” jelasnya.

Mahfud mengatakan, hal ini pernah terjadi saat Akil Mochtar diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2013.

"Jadi sanksi etik bisa mendahului hukum, tak perlu menunggu putusan hukum,” tandasnya.(bnc)