Catat!!! WTP Bukan Jaminan Tak Ada Korupsi

 

JAKARTA – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan jaminan tak ada korupsi di Kementerian dan Lembaga pemerintahan, serta pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU pada talkshow Indonesia Lawyer Club (ILC) garapan TVOne, Selasa (21/11/2017) lalu.

Mahfud mengaku heran jika ada orang mengatakan, kalau tidak ada temuan BPK yang menyebut kerugian negara, artinya itu tidak ada korupsi. Pernyataan itu, ditegaskan Mahfud, tidak benar sama sekali. Buktinya, semua yang di hukum itu, dapat predikat WTP.

“Bukti kerugian Negara itu, hanya 1 dari 7 jenis korupsi. Misalnya BPK menyatakan tidak ada kerugian negara di E-KTP berdasarkan hasil pemeriksaan, tapi BPK kan tidak tahu kalau ada kickback (uang suap-red) atau tidak. Dari mana BPK tahu ada kickback, sementara kickback ditemukan dalam proses penyidikan, karena ada yang lapor,” ungkapnya dilansir beraunews.com dari acara ILC TVOne, Selasa (28/11/2017).

Bahkan, dirinya saat menjabat Ketua MK, mendapat kehormatan dikunjungi Ketua BPK, Hadi Poernomo, setelah tujuh tahun berturut-turut mendapat predikat WTP dari BPK. Pada saat kunjungan itu, dihadapan Ketua BPK, dirinya menyampaikan pidato, bahwa ia tidak mempercayai predikat WTP itu.

“Sewaktu saya berpidato, saya bilang, saya tidak percaya pada WTP. Meskipun saya dapat hadiah, tidak percaya, itu nego. Diperiksa di nego, pak bagaimana kalau dibeginikan, lah kenapa pakai tawar menawar begitu, kalau salah ya salah. Sehingga Pak Hadi Purnomo berpidato dengan tegas, memang WTP itu tidak berarti tidak ada korupsi. Kalau nanti ditemukan korupsi, ya diproses. Itu pidatonya Hadi Purnomo Ketua BPK dan itu lebih logis, karena hukum pidana itu mencari kebenaran materil,” tuturnya.

Sudah banyak bukti, pejabat instansi yang mendapat WTP dipenjara karena korupsi. Predikat WTP yang tetap melahirkan koruptor itu bisa saja terjadi karena meski laporan keuangannya rapi dan benar secara “formal-administratif”, ada pemberian uang secara diam-diam sebagai kickback kepada pejabat, bahkan ada yang mengatur dan menyuap lebih dulu agar suatu proyek bisa direkayasa secara “formal-administratif“ tertentu. Mahfud mencontohkan, MK yang tujuh tahun berturut-turut raih WTP, nyatanya terjerat korupsi saat Ketua MK Akil Mochtar.

“Jadi belum tentu, begitu WTP dianggap selesai, tidak ada korupsi. Pidana itu mencari kebenaran materil,” tandasnya.(bnc)