Ilegal, Pengecer BBM Bakal “Ditertibkan”?

 

TANJUNG REDEB – Keberadaan penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran di Kabupaten Berau, sudah dipastikan illegal alias dilarang secara hukum. Lalu, apakah keberadaan mereka akan terus dibiarkan semakin menjamur, atau akan ada tindakan penertiban?

Ditanya seperti itu, Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Berau, Iramsyah mengatakan, penertiban bisa saja dilakukan pihaknya. Apalagi, keberadaan pengecer BBM memang tidak dibenarkan alias dilarang. Bahkan, larangan keberadaan pengecer BBM sudah ditegaskan dalam Pasal 5 Perda Berau Nomor 13/2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dimana setiap orang dilarang menjual BBM secara eceran dibahu jalan, jalur hijau, tempat umum, sarana dan prasarana umum dan tempat ibadah, sekolah, bangunan dan/atau rumah tinggal, pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya.

BACA JUGA : Dipastikan, Pengecer BBM Ilegal

Namun demikian, ia berharap, penertiban menjadi solusi terakhir yang dilakukan. Pasalnya, selain pengecer BBM sudah menjelma menjadi usaha masyarakat, kegiatan pengecer BBM ini juga sudah membudaya, akibat sudah lama terjadi.

“Melakukan penertiban pengecer BBM tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum menertibkan. Namun, jika keberadaan mereka (pengecer BBM-red) dirasa berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat, maka mereka memang harus segera ditangani (ditertibkan-red),” ujarnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (22/11/2017).

Dampak negatif yang dimaksud, lanjut Iramsyah, ketika keberadaan pengecer BBM yang kian menjamur itu, sudah mengganggu hak masyarakat luas untuk mengisi BBM di SPBU dan atau APMS.

“Ketika kebanyakan pengetab yang mengantre BBM di SPBU, maka BBM sering kehabisan,” tuturnya.

Jika penertiban menjadi solusi terakhir, lalu langkah apa yang akan dilakukan Satpol PP, ditanya begitu, Iramsyah mengatakan, pihaknya saat ini lebih mengutamakan berdialog bersama para pengecer BBM dan elemen masyarakat lainnya, guna mengatur agar kepentingan masyarakat luas menjadi tidak terganggu. Namun, bukan berarti pihaknya melegalkan apa yang dilakukan pengecer BBM.

“Sebelum penertiban kita lakukan, ada baiknya para pengetab, pengecer BBM maupun elemen masyarakat lainnya, kita kumpulkan terlebih dahulu, guna membicarakan persoalan ini. Jika masih juga tidak bisa, apa boleh buat penertiban akan kita lakukan. Dan jikapun penertiban kita lakukan, maka kita akan turun bersama-sama dengan pihak kepolisian, Disperindagkop maupun pihak terkait lainnya,” katanya. 

Terkait permintaan pihak SPBU agar aparat keamanan melakukan penjagaan secara kontinyu, Iramsyah mengatakan, jika pihak SPBU serius dengan permintaannya meminta bantuan penjagaan, ada baiknya mereka melayangkan surat resmi kepada pihaknya.

“Surat itu akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penanganan masalah ini. Kalau kita turun tanpa adanya dasar surat itu, nanti kita malah dianggap pengacau, pengganggu lagi,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc