Dugaan Penyelewengan dan Mark Up ADK Giring-Giring, Bukan Tindak Pidana

 

TANJUNG REDEB – Gonjang ganjing dugaan penyelewengan hingga mark up anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) Giring-Giring Kecamatan Biduk-Biduk, yang dialamatkan kepada Kepala Kampung Giring-Giring Irvand Kiay, ternyata sama sekali tak terbukti kebenarannya.

Pasalnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Berau, diketahui jika dugaan yang berasal dari laporan masyarakat itu, bukanlah tindak pidana. Hal tersebut disampaikan Inspektur Inspektorat Berau, Suriansyah saat ditemui beraunews.com, Jumat (17/11/2017).

Dikatakannya, masalah di Kampung Giring-Giring itu hanyalah kurang lengkap administrasi surat pertanggungjawaban (SPj), dan saat ini, SPj tersebut sudah lengkap. Bahkan, dari dugaan penyelewengan senilai Rp320 juta itu, berdasarkan Surat Inspektorat Nomor 700/898/Itkab-Um/XI/2017 perihal Tindaklanjut LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Berau Tahun 2017, yang ditujukan kepada Camat Biduk-Biduk tertanggal 15 November 2017, dikatakan Suriansyah, memang ada 4 temuan dan 8 rekomendasi.

“Tapi perlu dicatat, kesalahan adminsitrasi kelebihan pembayaran hanya sebesar Rp62.897.315,94 terdiri dari kelebihan pembayaran volume pembuatan drainase sepanjang 222,5 meter di RT 3 dan 4 senilai Rp17.141.288,00, kelebihan pembayaran volume pembuatan pemecah ombak senilai Rp45.191.627,00, serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp564.400,94,” ungkapnya.

“Juga ada 4 item kelebihan pembayaran lainnya, yakni Gapura senilai Rp8.207.100,00, SPPD senilai Rp3.732.770,00, Papan Nama RT senilai Rp3.000.000,00 serta Wifi senilai Rp7.400.000,00,” tambahnya.

BACA JUGA : Lebih Besar Biaya Penanganan Daripada Kerugian Negara, Perkara Sebaiknya Ditangani Inspektorat

Namun, terhadap kelebihan pembayaran itu, lanjut Suriansyah, Kampung Giring-Giring telah mengembalikan seluruhnya ke kas kampung, sebagaimana rekomendasi pihaknya. Padahal, Kampung Giring-Giring punya batas waktu mengembalikan selama 60 hari sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara atau hingga 15 Januari 2018.

“Ini bukti transfer pengembaliannya ada sama kami,” ujarnya.

Dengan demikian, dikatakan Suriansyah, laporan masyarakat yang langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH), dapat dikatakan sudah gugur dengan sendirinya, dan penyidikan terhadap laporan tersebut harusnya bisa dihentikan.

“Kasus Giring-Giring memang dihentikan oleh mereka (APH-red). Sebab mereka tahu, jika masalah Giring-Giring ini hanya masalah kemahalan harga dan volume yang tidak sesuai. Apalagi semua kelebihan pembayaran itu merupakan hal yang biasa saja, hanya kesalahan adminsitrasi, bukan tindak pidana,” tandasnya.(bnc)