Wabup Temukan Transaksi Menggunakan Mata Uang Asing di Nabucco Maratua Resort

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati, Agus Tantomo menginstrusikan perlu adanya penataan di lokasi wisata khususnya di kawasan Pulau-Pulau Kecil. Pasalnya, ada beberapa pelanggaran yang telah terjadi seperti transaksi mata uang asing di Nabucco Maratua Resort di Pulau Pabahanan. Hal itu di sampaikan Wabup saat memimpin rapat bersama Bupati, Muharram di ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati, baru-baru ini.

Wabup mengungkapkan, transaksi mata uang asing di Nabucco Maratua Resort di Pulau Pabahanan tersebut diketahui setelah dirinya melakukan peninjauan langsung ke pulau tersebut beberapa hari lalu. Dengan adanya temuan ini, dirinya telah menginstrusikan agar Camat Maratua selaku kepala wilayah segera mengatasi dan meninjau kembali Nabucco Maratua Resort.

“Selama ini di Nabucco Maratua Resort telah terjadi transaksi mata uang asing. Oleh karena itu, dalam rapat tadi saya instrusikan kepada kepala wilayah di sana untuk mengatasi masalah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Rohaini yang turut hadir dalam rapat tersebut memberikan dukungan terhadap kebijakan yang disampaikan Wabup tersebut. Pasalnya, pengelola Nabucco Maratua Resort telah melakukan pelanggaran dengan melakukan transaksi mata uang asing disana.

“Selama ini kita sudah tahu apa yang terjadi disana (Nabucco Maratua Resort -red). Dengan adanya rapat pembahasan ini kami harapkan kedepanya pengelolaan dan penataan wisata kita lebih baik lagi. Salah satunya, tidak boleh melakukan transaksi mata uang asing di wilayah pulau-pulau kecil terluar. Ini kan Indonesia, kita orang Indonesia dan kita tinggal di Indonesia, jadi tidak boleh ada transaksi mata uang asing, harus mata uang kita sendiri,” pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran beraunews.com, diketahui Bank Indonesia (BI) mewajibkan penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi pembayaran di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sanksi tegas akan diberikan bagi setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran dengan mata uang asing.

Saksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal Rp200 juta. Dan untuk pelanggaran kewajiban penggunaan rupiah untuk transaksi nontunai dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda 1 persen dari nilai transaksi dan maksimal denda Rp1 miliar, serta larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran. Hal itu telah diatur pada Pasal 7 UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang dan efektif berlaku sejak 1 Juni 2015.(ea)