Diduga Ada Pungli Di PLN

TALISAYAN – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) listrik terjadi di Kampung Talisayan Kecamatan Talisayan. Seperti menimpa Haris, warga kampung tersebut yang juga merupakan salah seorang korban kebakaran beberapa bulan lalu, dimana kebakaran tersebut menghanguskan rumahnya. Haris mengaku telah dimintai oknum PLN Sub Ranting Talisayan uang sebesar Rp2 juta untuk penggantian kilometer dengan daya 1.300 Volt Amper (VA).

"Saya bayar SLO (Sertifikat Laik Operasi-red) Rp2 juta, Istri saya yang bayar sebelum lebaran kemarin," ujarnya kepada beraunews.com.

Dijelaskannya, sebelum istrinya membayar SLO sebesar itu, dirinya pernah bertanya pada Kepala Sub Ranting PLN Talisayan, Christhofel Michael terkait pembayaran SLO, saat itu diperoleh keterangan jika bekas rumah terbakar tidak dibebankan SLO sebesar RP2 juta. Setelah mendengar penjelasan tersebut, dirinya pernah menahan istrinya untuk membayar SLO tersebut.

"Tetapi kata oknum PLN itu, pembayaran diminta dilakukan secepatnya sebelum hari lebaran, makanya dibayarkan istri saya, saya juga tidak tahu hal itu. Setelah ketemu Kepala PLN untuk memastikan biaya SLO itu, pak Michael bilang, itu tidak benar Rp2 juta. Jadi kalau ini tidak benar jelas ada yang ingin mengambil untung banyak. Tidak kasihan kah pada orang yang habis kena musibah," bebernya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sub Ranting PLN Talisayan, Christhofel Michael, mengaku telah mendengar dugaan pungli tersebut. Parahnya lagi, oknum yang diduga lakukan pungli juga menjual nama dirinya saat menetapkan biaya SLO tersebut pada para korbannya.

"Jujur saja, saya tidak pernah memerintahkan biaya SLO itu sebesar Rp2 juta, itu membunuh, semakin menyiksa warga yang habis kena musibah. Saya sudah mendatangi beberapa saksi yang dimintai biaya SLO di luar kewajaran. Bahkan, berdasarkan informasi, masih ada lagi dugaan yang mengarah pada pungli. Selain itu, saya juga merasa telah dicemarkan nama baik saya sebagai Kepala PLN Talisayan," ungkapnya.

Meski telah mengetahui siapa oknum tersebut, dan mengambil langkah lebih jauh, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pembayaran SLO, khususnya bekas kebakaran. Terlebih, rata-rata korban oknum tersebut merupakan korban yang rumahnya hangus terbakar.

"Yang jelas kita akan luruskan ini, kalau perlu kita ambil upaya hukum. Kasihan masyarakat jika terus-terusan seperti ini. Sebab sepengetahuan saya SLO bekas kebakaran menurut PPILN (Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional-red) tergantung daya yang dibutuhkan, untuk daya 1.300 VA biasanya Rp85 ribu, yang jelas tidak sampai Rp2 juta," pungkasnya.(hir)