Terlalu!!! Oknum PNS Transaksi Telur Penyu di Kantor Dinas

TANJUNG REDEB – Sejak lama pemerintah membuat peraturan larangan perdagangan telur penyu. Ironisnya sampai saat ini masih banyak eksploitasi untuk diperdagangkan. Parahnya lagi, seperti kejadian Jumat (1/7/2016), transkasi jual beli telur penyu dilakukan oleh seorang oknum PNS di depan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Berau. Seorang PNS yang notabene pasti terpelajar dan memiliki pengetahuan luas, mengherankan jika tidak tahu aturan ini.

beraunews.com yang kebetulan berada ditempat transaksi melihat bagaiman penjual telur penyu dengan santainya menawarkan dagangannya dengan keluar masuk Kantor Dishubkominfo. Hal ini menunjukan belum efektifnya kesadaran masyarakat termasuk PNS terhdap sebuah pelanggaran.

Lebih ironis lagi jika konsumennya adalah seorang PNS dan sekali lagi transaksi di depan kantor dinasnya. Terlihat, usai membeli oknum PNS langsung menuju keruanganya untuk menyimpan telur penyu yang dia beli tadi. Tak hanya awak beraunews.com, tetapi ada beberapa orang lain yang menyaksikan transaksi jual beli telur penyu itu.

Kepala Dishubkominfo, Abdurrahman U, saat dikonfirmasi terkait sikap anak buahnya ini mengaku tidak tahu dengan transaksi tersebut. Pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh pegawai agar tidak membeli telur penyu, sebab habitat penyu itu dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan termasuk telurnya.

“Sesuai dengan Undang-undang bahwa penyu itu dilindungi dan tidak boleh diperjual belikan. Jadi, kalau pun itu terjadi disekitar wilayah kerja kami, maka itu di luar kemampuan kami. Saya juga tidak mengetahui bahwa baru saja ada transaksi telur penyu disini, saya sudah cek tadi orangnya sudah tidak ada di sekitar sini. Kayaknya kejadian seperti ini tidak terjadi disini saja, bisa saja di kantor-kantor lain si penjual itu secara bebas menjual telur penyu daganganya,” ujarnya.

Dipastikan pihaknya juga tidak setuju dengan eksploitasi telur satwa dilindungi dan menjadi lambang Kabupaten Berau. Kejadian ini menurutnya murni kelalaian pegawainya hingga terlibat dalam transaksi telur penyu. Abdurrahman berjanji akan menegur bawahannya itu dan meminta tidak mengulangi.

“Saya tegaskan jika kami disini tidak ada mengakomodir semua itu. Kalau pun ada orang saya yang membeli langsung, mungkin saja dia ingin mengkonsumsinya, ya kita juga tidak bisa memonitor itu dan itu diluar kemampuan kami. Nanti akan saya sampaikan kepada oknum PNS tadi dan segera kami berikan teguran,” pungkasnya.

Untuk diketahui, satwa penyu di Indonesia dilindungi oleh negara sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Suber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juncto Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan, bahwa penyu berikut bagian-bagianya termasuk telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh negara dan peluang pemanfaatannya melalui penangkaran yang diatur PP Nomor 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.(ea)