Tahukah Anda? Jika Permen Dijadikan Alat Tukar Kembalian, Bisa Berujung Pidana

 

TANJUNG REDEB – Pasti tidak semua orang tahu akan peraturan UU Nomor 8/1999 tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada wirausaha dagang seperti supermarket, minimarket, ataupun toko klontong, yang sering melakukan pengembalian alat tukar uang receh dengan permen.

UU Nomor 8/1999 tersebut menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 15 yang menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang ataupun jasa dilarang dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap konsumen, penjelasan sendiri dalam rumusan pasal ini, jika saja para konsumen menerima paksaan untuk penggantian uang receh dengan permen, jika hal tersebut membuat konsumen keberatan, barulah laporan dapat diajukan kepada pihak yang berwajib.

Adapun sanksi yang akan didapat para wirausaha yang melanggar pasal 15 tersebut adalah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tentu jika para pedagang toko klontong ataupun para wirausaha supermarket maupun minimarket jika mengetahui sanksi tersebut sangatlah kaget, melihat hal sekecil penukaran alat kembalian semacam itu dapat berujung pidana.

Memang sampai sekarang pun, terkadang masih sering banyak kita jumpai suatu supermarket ataupun minimarket yang masih menggunakan cara tersebut, tetapi apakah mereka tahu akan peraturan tersebut?.

“Saya baru tahu kalau ada peraturan semacam itu, tapi susah juga jika misalnya kita mau memberikan pecahan uang koin jika pemerintah dan dari pihak bank tidak berkerja sama untuk menyediakan uang koin, mungkin dalam hal ini harus ada sosialisasi terlebih dahulu, karena tidak semua orang tahu akan peraturan ini. Tapi semenjak dua bulan yang lalu saya selaku wirausahaan supermarket sendiri tidak menjadikan permen sebagai kembalian lagi,” kata salah satu wirausaha supermarket, Anton, kepada beraunews.com, Jumat (09/06/2017).

Jika berbicara masalah praktis, menukar pecahan kecil (receh) dengan sebutir permen memang sangat praktis, karena uang receh terkadang jarang ditemukan, mau itu di laci para wirausaha toko klontong ataupun kasir supermarket ataupun minimarket. Tetapi di Kabupaten Berau sendiri hal semacam pengaduan kasus seperti ini jarang ditemukan, atau mungkin memang para masyarakatnya kurang paham ataupun tidak mengetahui akan peraturan UU Nomor 8/1999 tersebut.

Senada dengan Anton, salah satu wirausaha toko klontong Agus, juga memberikan anggapan yang serupa.

“Seharusnya apabila memang peraturan ini telah dibuat tentu harus diberi surat peringatan ataupun imbauan kepada para wirausaha agar ke depannya juga tahu akan sanksi pidana yang akan diterima jika memang melanggar peraturan tersebut,” jelasnya.(bnc)

Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: R. Amelia