Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dipangkas, Posbakumadin Tetap Beraktivitas

 

TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), memangkas anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin pencari keadilan, dari Rp46 Miliar di tahun 2016 menjadi Rp19 Miliar di tahun 2017.

Hal ini tidak sesuai dengan semangat Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II yang dilakukan di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat. Reformasi hukum jilid II ini diantaranya, pemerintah akan memperluas jangkauan Bantuan Hukum di masyarakat, ‎yang mana pada saat ini banyak masyarakat marjinal/miskin yang memerlukan Bantuan Hukum, terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapinya ternyata mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan.

Menanggapi hal itu, Ketua Pimpinan Wilayah Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Kaltim, Pius Pati Molan mengatakan, kebijakan tersebut berdampak semakin jauhnya akses keadilan dan mempersempit pula masyarakat miskin pencari keadilan.

“Anggaran Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin tahun 2015, realisasinya sebesar 95,13 persen atau sebesar Rp42,8 Miliar. Sedangkan tahun 2017 ini, pemerintah hanya menganggarkan Rp19,1 Miliar. Kebijakan anggaran ini sangatlah tidak proporsional dan profesional, terlalu jomplang menurunnya, sedangkan kebutuhan masyarakat untuk mendapat Bantuan Hukum dari tahun ke tahun meningkat terus, artinya betapa perlunya Bantuan Hukum itu bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Dikatakan Pius, dipangkasnya anggaran tersebut memberikan petunjuk bahwa kesempatan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan terkesan dibatasi. 

“Padahal, negara berkewajiban memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin, dimana hal tersebut secara nyata diatur dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa ‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum’. Inikan sangat jelas pasal ini, negara telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, termasuk orang yang tidak mampu, dapat diwujudkan dengan baik (Equality Before The Law). Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum, serta rasa keadilan masyarakat kita,” tegasnya.
 
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan: ‘Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara’.

Selain dari pada itu Pasal 14 ayat (3) dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), telah memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: untuk kepentingan-kepentingan keadilan, dan tidak mampu membayar Advokat.

Semangat dan Komitmen Pemerintah untuk memperluas akses Bantuan Hukum, khususnya kepada masyarakat kecil yang berhadapan dengan hukum, semakin lama semakin kendor dan bahkan akan hilang, sebab anggaran setiap tahunnya terus dipotong.

Ini sangat ironis dan memprihatinkan sekali dengan meningkatnya kebutuhan para pencari keadilan khususnya bagi masyarakat miskin. Seharusnya pemerintah lebih serius meningkatkan perhatiannya dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk mendorong semangat organisasi-organisasi Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu masyarakat kecil.

Misalnya, adanya tambahan biaya khusus organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang melayani masyarakat pencari keadilan sampai ke pelosok daerah terpencil, dimana pertimbangan tambahan biaya tersebut dikarenakan faktor geografis dan sulitnya akses jarak tempuh untuk masuk hingga sampai ke pelosok desa-desa, sekiranya ini sangat bermanfaat untuk dapat melakukan penyuluhan hukum dan pembentukan masyarakat sadar hukum (SADARKUM).

Kami berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Repbulik Indonesia, dapat lebih bijak lagi mengenai pengaturan anggaran ini untuk masyarakat miskin, dan meningkatkan anggaran semula menjadi Rp70 Miliar, katanya.

"Untuk para anggota Posbakumadin Peradin di seluruh Indonesia, saya menyerukan agar tetap beraktivitas seperti biasa. Pengurangan anggaran oleh pemerintah bukan menjadi penghalang, karena dalam menjalankan profesi ini berlandaskan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pemberi Bantuan Hukum, sejak empat tahun terakhir telah dirasakan oleh masyarakat. Jika negara memberikan anggaran besar, tentu masyarakat akan terayomi dan terlindungi hak hukumnya” pungkasnya.(bnc)