PT IPB Teken MoU bersama Kejari Tanjung Redeb

 

TANJUNG REDEB – PT Indo Pusaka Berau (IPB) menandatangani memorandum of understanding (MoU) bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb. Penandatanganan nota kesepahaman dalam upaya pendampingan hukum tersebut dilakukan Direktur Utama PT IPB, Najamuddin, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Redeb, Digdiyono Basuki Susanto, Selasa (21/03/2017) siang.

Direktur Umum PT IPB, Najamuddin mengungkapkan, pentingnya MoU bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb sebagai pengacara negara dalam memberikan pendampingan kepada PT IPB, yang merupakan perusahaan plat merah atau perusahaan milik daerah (perusda/BUMD). Baik dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, maupun jika terjadinya gugatan perdata kepada perusahaan.

Direktur Umum PT IPB, Najamuddin mengungkapkan, pentingnya MoU bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb sebagai pengacara negara dalam memberikan pendampingan kepada PT IPB, yang merupakan perusahaan plat merah atau perusahaan milik daerah (perusda/BUMD). Baik dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, maupun jika terjadinya gugatan perdata kepada perusahaan.

“Kita harapkan supaya kita juga tertib untuk masalah aturan-aturan, baik pengadaan (barang dan jasa) maupun peraturan lain yang ada kaitannya dengan hukum. Ya, kita harapkan disiplin (aturan),” ungkapnya.

Begitu juga untuk internal perusahaan sendiri, lanjut Najamuddin, juga sangat penting untuk mendapatkan pendampingan dari kejaksaan, yang juga ditindaklanjuti dengan MoU. Sehingga, karyawan yang bekerja dapat memahami semua aturan yang ada, mana yang benar maupun yang salah. Hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

“Ya tentu menambah wawasan kami di bidang hukum, tentunya muaranya ini untuk pencegahan akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan lah ke depan, kita sama-sama bersinergi,” lanjutnya.

“Kemudian, langkah kami semua itu perlu juga pemantauan dan evaluasi karena namanya pekerjaan terlalu banyak, ada saja yang menyimpang dari aturan. Inilah tujuannya dari diadakannya kerjasama ini,” sambungnya.

Sementara itu, Kejari Tanjung Redeb, Digdiyono Basuki Susanto melalui Kepala Seksi Datun, Indra Thimoty mengatakan, kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum dan penyidik. Namun, ada fungsi lain yakni sebagai pengacara negara mewakili pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara atau daerah.

MoU ini, lanjutnya, merupakan salah satu dasar bagi pihaknya untuk memberikan pendapat hukum, pertimbangan dan pendampingan hukum, maupun upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun gugatan perdata.

“Karena saham mayoritas IPB, itu berasal dari Pemda. Jadi menurut undang-undang, ada kepentingan Pemda yang bisa diwakili oleh kejaksaan. Dalam hal ini, di bidang perdata dan tata usaha negara, bukan pidana,” katanya.

 

Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), tambah Indra, memiliki beberapa kewenangan yang dapat dimanfaatkan stakeholder maupun masyarakat. Sebagai pengacara negara, bidang datun memberikan lima bantuan penindakan hukum. Baik, litigasi maupun non litigasi, bantuan pertimbangan hukum berupa legal opinion dan pendampingan hukum atau legal asisten yang dalam pelaksanaan dengan MoU seperti telah dilakukan bersama PT IPB.

“Tujuannya agar terhindar dari perbuatan melawan hukum, yang berujung pada kerugian negara. Seperti halnya memberikan nasehat kepada mereka serta pendapat bahwa boleh atau tidaknya (suatu hal) di mata hukum. Tapi, tidak untuk hal yang teknis,” tambahnya.

Mengenai layanan hukum ini, dijelaskan Indra, tidak hanya sebatas dengan mereka yang melakukan MoU dengan kejaksaan. Lebih dari itu, seperti masyarakat pun kalau ada permasalahan bidang Datun, bisa melapor ke kejaksaan. Sama halnya seperti yang di atas, bidang datun akan memberikan bantuan penindakan hukum.

MoU ini sendiri merupakan perpanjangan MoU tahun sebelumnya. Mengingat, juga telah terjadi pergantian direksi atau kepemimpinan di internal PT IPN pada tahun 2016 lalu. Namun, tidak sempat diperpanjang. Maka baru dapat diperpanjangan di tahun ini.

“Kami akan memberikan pendapat hukum secara lisan dan  gratis tanpa dipungut biaya,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R. Amelia