Wewenang Terbatas Perangi Narkoba

TANJUNG REDEB – Keterbatasan wewenang Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Berau dalam memerangi maraknya penggunaan dan peredaran narkoba, menjadi salah satu kendala dalam memberantas peredaran barang haram tersebut.

Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Berau yang sekaligus Ketua BNK, Agus Tantomo. Dikatakannya, hingga saat ini kewenangan yang dimiliki BNK hanya sebatas pencegahan, bukan pemberantasan maupun menindaklanjuti kasus-kasus narkoba.

“Saya pribadi sangat prihatin sekali dengan keadaan Berau yang saat ini sudah semakin marak dengan peredaran barang-barang terlarang tersebut. Tapi, disisi lain saat ini BNK kewenangannya hanya sebatas pencegahan. Dan yang berwenang untuk tindaklanjut dari itu adalah Badan Narkotika Nasional (BNN),” ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (20/6/2016).

Pencegahan yang dimaksudkan dalam kewenangan BNK tersebut antara lain memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama kepada kaum muda tentang bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan mereka. Sedangkan kewenangan seperti pemeriksaan atau tes urin kepada orang-orang yang terduga menggunakan narkoba hanya boleh dilakukan BNN.

“Sejauh ini upaya kita adalah sebatas melakukan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah penggunaan narkoba, baik di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi yang ada di Berau. Kita boleh melakukan tes urin, tetapi tes urin yang dilakukan adalah bertujuan untuk mencegah penggunaan narkoba. Kalau tes urin kepada orang-orang yang diduga menggunakan narkoba itu sudah bukan ranah kita,” bebernya.

Untuk mengatasi keterbatasan wewenang BNK tersebut, Agus mengakui jika pihaknya telah mengajukan usulan menaikkan status BNK Berau menjadi BNN Kabupaten (BNNK) Berau. Hal itu diupayakan agar lembaga tersebut bukan hanya dapat melakukan pencegahan, tetapi juga tindakan lanjut terhadap kasus-kasus narkoba di Bumi Batiwakkal yang mulai tidak terkendali. Selain itu, menurunnya anggaran untuk BNK dalam menjalankan fungsinya juga menjadi kendala.

“Kami sudah upayakan agar BNK statusnya dinaikkan menjadi BNNK, sekitar bulan Februari tahun depan kita akan ajukan lagi, karena Februari tahun ini sudah terlambat. Hal ini supaya wewenang kita juga tidak sebatas pencegahan saja. Dan terkait anggaran, memang harus diakui bahwa pada tahun ini jauh menyusut. Tahun lalu anggaran bisa sampai Rp2 Milyar, sementara tahun ini hanya berkisar angka Rp400 jutaan saja,” tambahnya.

Meski keterbatasan wewenang, pihaknya tetap bertekad untuk memberantas peredaran narkoba di Bumi Batiwakkal, agar masa depan anak bangsa bisa diselamatkan dari bahaya yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut.

“Kami tetap bertekad agar Berau bisa bebas narkoba, semoga ke depan kasus-kasus narkoba bisa lebih diminimalisir,” jelasnya.

Terkait belum adanya pemeriksaan atau tes urin yang dilakukan BNK kepada anggota DPRD Berau, Agus mengatakan, pihaknya siap melakukan tes urin guna pencegahan penggunaan narkoba di kalangan anggota dewan.

“Kalau kami siap saja melakukan tes urin pencegahan kepada siapapun, tetapi kami tidak serta merta datang dan melakukan pemeriksaan. Harus dari instansi itu sendiri yang meminta baru kami lakukan. Termasuk di DPRD Berau, jika diminta kami akan lakukan,” pungkasnya.(mta)