Waduh!!! Lahan Bandara Kalimarau Mau Dipagari dan Dibuat Pondok

 

TELUK BAYUR – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau mendapat surat tembusan terkait klaim jika lahan yang dibangun Bandara Kalimarau adalah milik seseorang bernama Syarifah, dan yang bersangkutan berencana akan membuat pondok dan pagar di landasan pacu bandara.

Kepala Bandara Kalimarau, Bambang Hartato mengatakan, jika surat pemberitahuan akan adanya pembuatan pondok dan pagar tersebut juga ditembuskan kepada Polres Berau, Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Berau.

"Kami didatangi pihak kepolisian dari sektor Teluk Bayur dan Skuadron 13 Serbu untuk menanyakan terkait kegiatan tersebut," ungkapnya kepada beraunews.com, Jumat (27/01/2017).

Dikatakannya, pihaknya juga diminta keterangan terkait antisipasi kegiatan yang akan dilakukan. Namun, sesuai Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan, jika ada kegiatan yang bisa menyebabkan gangguan keselamatan penerbangan, maka akan berurusan dengan hukum.

"Untuk permasalahan lahan tersebut, sudah dilakukan pertemuan, baik pihak kepolisian, Pemda dan pihak yang mengklaim lahan ini," terangnya.

Terpisah, Kapolsek Teluk Bayur, AKP Tatok Tri Haryanto menjelaskan, terkait permasalahan lahan di Bandara Kalimarau sudah dilakukan mediasi oleh Bupati Berau pada Kamis lalu. Seluruh pihak terkait dipertemukan untuk membahas permasalahan yang ada.

"Kamis lalu sudah dimediasi di Kantor Bupati Berau, seluruh unsur terkait dipertemukan untuk membahas permasalahan yang ada," terangnya.

 

Dalam mediasi tersebut, Zulkifli yang pernah menjabat di bagian hukum Pemda Berau mengikuti proses hukum perdata, terkait lahan di kawasan Bandara Kalimarau yang bersengketa dengan Syarifah, selaku penggugat mengatakan jika sudah ada amar putusan yang berkekuatan hukum tetap.

"Permasalahan sengketa lahan tersebut sudah berproses perdata di Pengadilan Tinggi Samarinda dengan perkara Nomor 104/PDT/2010/PT.KT.Smda, dimana Syarifah selaku penggugat, dan Kusuma Sirajuddin selaku tergugat," katanya.

Amar putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi atau status objek sengketa kembali kepada keadaan semula sebelum diajukan gugatan.

"Pemkab Berau sudah melakukan ganti rugi terhadap lahan di kawasan bandara, tepatnya Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan landasan lama yang diklaim oleh Ibu Syarifah," jelasnya.

Terpisah, Bupati Berau, Muharram mengatakan, terkait permasalahan tersebut Pemkab Berau bersedia melakukan pembebasan lahan atau ganti rugi jika masyarakat bisa menunjukkan alas hak yang sah. Namun, jika tidak maka Pemkab Berau tidak akan melakukannya.

"Pemkab Berau tidak akan menzalimi hak kepemilikan masyarakat, jika memang mereka punya alas hak yang sah, maka akan kami ganti rugi," kata Muharram saat dikonfirmasi beraunews.com.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: R. Amelia