BPN Persilahkan Masyarakat Cek Keabsahan Sertifikat

TANJUNG REDEB – Bermunculannya keresahan masyarakat seiring dengan kasus-kasus sengketa lahan terkait apakah sertifikat yang dimiliki saat ini aman atau tidak, Badan Pertanahan Negara (BPN) melalui Humas BPN, Imbauan Sanusi, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau yang akan membeli ataupun yang telah memiliki sertifikat tanah untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah ke BPN.

Prosedur pengecekan sertifikat tanah di Kantor BPN tidak sulit. Cukup dengan membawa sertifikat asli dan fotokopi sertifikat tanah ke BPN untuk diajukan ke bagian loket dan kemudian membayar biaya sesuai standar administrasi Rp50 ribu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya administrasi itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128/2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Setelah itu, BPN akan mengeluarkan surat keterangan terkait status sertifikat tanah yang diajukan tersebut.

Namun, untuk pengecekan sertifikat tanah dengan melakukan pengukuran dilapangan, biaya yang dikeluarkan akan berbeda dengan yang hanya melakukan pengecekan sertifikat di Kantor BPN. Dikatakan Imbawan, jumlah biaya tergantung pada luas ukur tanah yang akan dicek. Biaya tersebut sesuai aturannya akan langsung dimasukkan ke dalam PNBP secara online.

“Pengecekan sertifikat tanah biayanya sudah diatur dalam PP. Namun ada perbedaan antara pengecekan sertifikat tanpa pengukuran dan pengecekan sertifikat dengan pengukuran. Kalau tanpa pengukuran sudah jelas angkanya, kalau dengan pengukuran biayanya itu tergantung seberapa luas tanah yang dilakukan pengecekan tersebut. Sudah ada daftarnya semua, tinggal di cek ke loket Kantor BPN saja,” ujarnya saat ditemui beraunews.com, Rabu (15/6/2016).

Untuk pengecekan sertifikat dengan melakukan pengukuran dilapangan, ia menyampaikan, ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung pemohon dan dimasukkan ke dalam biaya akomodasi selama melakukan pengecekan tersebut.

“Biaya lain ada, seperti biaya transportasi dan akomodasi. Karena untuk melakukan pengecekan ke lapangan itu kan ada biaya-biaya lain, dan itu yang menanggung adalah dari pihak pemohonnya. Lokasi pengecekan juga pasti berbeda-beda, misalnya yang di Kecamatan Teluk Bayur dan di Kecamatan Biduk-Biduk jaraknya sudah berbeda, begitu juga dengan biaya akomodasi dn transportnya,” ujarnya.

Sedangkan biaya Rp100 ribu yang sempat dipertanyakan Edi Wahyu Widodo, salah seorang warga yang sempat melakukan pengecekan sertifikat tanah di BPN, Imbawan mengatakan, biaya tersebut merupakan biaya perlengkapan yang digunakan seperti materai maupun map.

“Kalau soal itu, masuknya bukan ke BPN, tapi ke koperasi. Pihak koperasi menyediakan seperti map dan materai. Di sini yang mendapat gaji dari negara hanya 19 orang saja, sehingga dengan adanya koperasi, biaya untuk mereka yang melakukan urusan-urusan terkait hal tersebut bisa terbantu. Tetapi untuk biaya resmi langsung masuk ke bank,” jelasnya.

Ia juga menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk kembali melakukan pengecekan terhadap sertifikat yang dikantongi saat ini, guna mengetahui status lahan atas nama sertifikat tersebut.

“Pengeceka sertifikat dilakukan agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya status lahan yang mereka miliki. Apakah tanah tersebut sedang dalam sita jaminan, diagunkan, atau tanah warisan bahkan telah berpindah tangan, BPN akan mengeluarkan surat keterangan terkait sertifikat tanah masyarakat. Kalau ada yang ganda, maka kedua pihak akan kita lakukan mediasi dulu, namun jika masih bersikukuh silahkan lari ke jalur pengadilan untuk menuntut haknya. Tanah pasti aman selama belum ada putusan yang membatalkan, yakni putusan dari PTUN,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat yang memiliki sertifikat tanah, namun tidak mengetahui lokasi tanahnya, untuk segera mengajukan pengembalian batas atas sertifikat tersebut kepada BPN.

“Paling penting kalau sudah punya sertifikat tanah dan tidak tahu persis lokasi tanahnya dimana jangan malah pasang-pasang patok sendiri. Ke BPN, ajukan pengembalian batas atas sertifikat yang dikantongi. Sehingga tidak muncul kesalahpahaman jika tanah itu overlap. Jadi semua masyarakat wajib untuk mengecek sertifikat dan pengembalian batas atas sertifikat tersebut ke BPN,” tutupnya.(mta)