Saat Hibah, Status Lahan Diasumsikan Milik Pemkab

TANJUNG REDEB – Permasalahan sengketa lahan di Jalan KH Dewantara yang bisa mengakibatkan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) digusur ditanggapi Kepala Bagian (Kabag) Pertanahan Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Berau, Sulaiman.

“Lahan dikawasan tersebut dulu asumsinya adalah milik Pemerintah Kabupaten. Terkait gugatan dari Abdul Galib Cabbang, sampai sekarang kami juga belum tahu dari mana awal patok dan berapa luas lahan yang dimilikinya,” ungkap Sulaiman saat dikonfirmasi beraunews.com diruang kerjanya, Senin (13/6/2016).

Dikatakannya, beberapa tahun terakhir memang mulai tersiar kabar jika lahan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sah milik Cabbang. Namun, yang jadi pertanyaan hingga sekarang belum ada eksekusi ataupun pengamanan lahan tersebut.

“Beberapa tahun terakhir ini baru muncul kabar kalau lahan itu digugat oleh Cabbang. Kalau memang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA) kenapa tidak dilakukan eksekusi, padahal bangunan disana sudah banyak,” tambahnya.

Sulaiman menjelaskan, sebenarnya lahan dikawasan tersebut merupakan lahan tukar guling Yayasan Usaha Karya (Yuka), namun karena lahan tersebut luasnya tak cukup maka hingga kini tak terlaksana.

“Kita belum tau pasti berapa luasnya milik si Cabbang. Masa Departemen Sosial memberikan lahan seluas itu hanya untuk 1 orang saja,” tanyanya.

Selain itu, dari tanah garapan yang dimiliki beberapa warga dikawasan tersebut menunjukkan jika batas wilayah mereka berbatasan dengan lahan Pemkab dan Ketua RT pada masa itu juga mengakui jika lahan tersebut milik Pemkab.

“Dari surat hak tanah milik warga itu dijelaskan bahwa lahan mereka berbatasan dengan lahan Pemkab,” ujarnya.

Terkait hibah ke MIN, Sulaiman mengatakan, memang dulu pihak yayasan meminta lahan untuk membangun Sekolah dan Pemkab menunjuk kawasan tersebut untuk dihibahkan.

“Dulu permintaan dari yayasan untuk membuat sekolah, dan dari Pemkab menunjuk lahan tersebut untuk dihibahkan demi kepentingan pembuatan sekolah,” terangnya.

Jika memang kedepannya, pihak penggugat akan melakukan eksekusi dengan keterangan yang jelas, baik dari segi surat kepemilikan lahan yang sah dengan luas dan batasan yang terperinci, maka Pemkab akan bernegosiasi menyelamatkan sekolah tersebut.

“Kalau memang ada putusan untuk eksekusi dan sekolah menjadi korban, pasti dari Pemkab akan mengambil langkah agar sekolah bisa diselamatkan, karena itu kepentingan umum dan pendidikan, yang jelas kita butuh kepastian lahan milik Cabbang tersebut,” pungkasnya.(dws)