Yakinkah Tanah Kita Ini Aman?

TANJUNG REDEB – Usai eksekusi lahan di Jalan Pulau Panjang, beberapa waktu lalu, muncul lagi kasus sengketa lahan di Kabupaten Berau. Kali ini lahan yang disengketakan terletak di Jalan KH Dewantara.

Bermunculannya kasus-kasus lahan siap eksekusi dalam beberapa waktu terakhir mengundang banyak pertanyaan dari masyarakat terkait kekuatan hukum sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Negara (BPN).

Banyak warga yang resah karena takut sewaktu-waktu lahan yang telah mereka huni selama berpuluh-puluh tahun akan disengketakan dengan alasan adanya sertifikat lain di lahan yang sama (tumpang tindih sertifikat-red).

Seperti yang diungkapkan Mas Ruri, warga Jalan Karang Ambun. Dikatakannya, dirinya turut merasa resah dengan bermunculannya kasus-kasus lahan, bahkan ada keraguannya terhadap legalitas sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.

"Ini sangat berbahaya sekali terhadap keberadaan kita. Bagaimana kalau sertifikat saja bukan lagi sebagai bentuk bukti hak milik secara sah. Akhirnya banyak diantara kita yang merasa terusik ketenangannya, tanda tanya besar apakah tempat yang kita tinggali ini aman atau tidak?, ungkapnya di akun media sosialnya.

Hal senada juga diungkapkan warga lain, Suhaidi. Bahkan keraguannya terhadap lembaga yang mengeluarkan produk berupa sertifikat pun mulai muncul. Ia juga mempertanyakan soal penjaminan BPN terkait keabsahan sertifikat yang diterbitkan.

"Ragu kita dengan BPN. Apabila BPN merasa benar dalam hal akte sertifikat masyarakat Pulau Panjang, kenapa BPN tidak melakukan langkah-langkah hukum sebab terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA). Jangan hanya sebatas statement saja. Dengan memiliki surat pelepasan tanah toh pemilik sudah berkewajiban membayar pajak. Apalagi saat ini dengan modal selembar surat tanah sudah bisa digunakan kepada pihak bank dan pihak kreditur lainnya. BPN bisa menyatakan keabsahan sebuah sertifikat, namun dalam kasus Pulau Panjang nyata terlihat bahwa sertifikat yang diterbitkan BPN Berau tidak lebih dari sebatas surat keterangan dan surat pengantar, karena memang terbukti sertifikat bukanlah sebuah pembuktian kepemilikan yang mutlak. Yang pada intinya masyarakat was-was dengan sertifikat yang ada, istri saya saja bertanya, yakinkah tanah kita ini aman?," tandasnya.(mta)