Puluhan Warga Pulau Panjang Mulai Kosongkan Rumah

TANJUNG REDEB - Puluhan warga Gang Pulau Panjang Jalan Pulau Panjang, mulai keluarkan perabotan dari rumah yang mereka tempati sejak puluhan tahun lalu. Hal ini dilakukan dengan “terpaksa” lantaran batas waktu eksekusi (pengosongan rumah-red) oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb hanya tersisa 3 hari lagi.

Warga RT 27, Ainun yang ditemui beraunews.com, Kamis (26/5/2016) sekitar pukul 21.30 Wita mengatakan, ia masih tak percaya dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) itu. Pasalnya, dirinya sudah puluhan tahun tinggal di lahan yang dulunya masih berupa hutan dan rawa. Tak sedikit warga sekitar juga memiliki sertifikat yang sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun mengapa surat tersebut seolah tak berfungsi.

“Yang jelas saya masih enggak percaya dan tak terima dengan keputusan ini. Saya tinggal di sini sudah 30 tahun lebih. Kenapa sekarang seperti ini,” tanyanya.

Dikatakannya, kondisi ini jelas semakin menyengsarakan kehidupannya. Sebab, dengan kondisi ekonomi yang minim, ia terpaksa mengontrak rumah untuk tempat tinggal sementara dirinya bersama suami dan kedua anaknya.

“Rumah kontrakan enggak ada yang murah, baru beberapa minggu saya keluar dari rumah sakit, sekarang dapat cobaan seperti ini lagi,” tuturnya.

Terkait status lahan, ia mengakui jika rumah yang dimilikinya tak memiliki sertifikat. Karena saat ia membeli hanya menggunakan kwitansi pembelian yang diberi oleh pemilik rumah sebelumnya yang tak lain pamannya sendiri.

“Kalau saya memang nggak ada sertifikat. Tapi setiap tahun saya bayar pajak bangunan. Selain itu, orang tua saya yang punya sertifikat juga tetap menjadi korban penggusuran,” ungkapnya.

Selain mengeluarkan perabotan, pihaknya akan membongkar sendiri bangunan rumahnya. Agar, bahan bangunan yang masih bisa digunakan dapat terselamatkan.

“Saya dan orang tua akan bongkar sendiri bangunan ini, beberapa bahan bangunannya nantinya akan kami pakai lagi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua RT 27, Paidal mengatakan, untuk eksekusi pembongkaran permukiman warga ini, Polres Berau sudah menggelar mediasi antara warga dengan perwakilan Kumala Jaya selaku penggugat. Hasilnya, perwakilan penggugat bersedia membantu biaya pembongkaran bangunan sekitar Rp20 Juta dan Rp10 Juta untuk transportasi pemindahan perabot milik warga.

“Jumlah tersebut untuk seluruh fisik bangunan dan seluruh warga yang terkena penggusuran. Namun untuk realisasinya kita belum tahu kapan, yang jelas saat ini kita sudah sampaikan kepada masyarakat terkait hal itu,” paparnya.

Terkait jumlah fisik bangunan, Paidal mengatakan, ada sekitar 31 fisik bangunan yang terkena pembongkaran, 26 bangunan di RT 27 dan 5 bangunan di RT 7, sedangkan eksekusi akan dilakukan Senin (30/5/2016) mendatang.

“Kalau jumlah Kepala Keluarga (KK) mungkin bisa 2 kali lipat dari jumlah fisik bangunan, karena dalam 1 bagunan biasanya ada 2 hingga 3 KK. Selain itu, banyak warga yang memilih untuk membongkar bangunannya sendiri,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, lahan permukiman warga di Jalan Pulau Panjang di RT 27 dan RT 7 merupakan lahan yang sempat bersengketa. Dimana warga “terpaksa” harus menelan keputusan pahit Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Kumala Jaya selaku pemilik lahan yang sah.

Atas inkrahnya (berkekuatan hukum tetap-red) keputusan tersebut, puluhan warga terpaksa harus mengosongkan bangunan rumah diatas lahan seluas 10.830 meter persegi itu. Tak sedikit warga harus memutar otak untuk mencari tempat baru, ada yang terpaksa menumpang di rumah sanak saudara dan ada yang mencari rumah kontrakan sementara.(dws)