Tak Ada Sertifikat Tumpang Tindih, Ada Sertifikat Justru Kalah

TANJUNG REDEB – Pernyataan Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris terkait rencana pihaknya mendiskusikan persoalan sengketa tanah yang akhir-akhir ini menimpa warga Kabupaten Berau ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim di Samarinda, mendapat tanggapan dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Berau.

Kepala BPN Berau, Umar Malabar menilai langkah tersebut sebagai upaya yang sia-sia. Menurutnya, kasus-kasus sengketa lahan yang terjadi harus lebih dipandang jernih dan lebih dulu dipahami asal mulanya, sehingga tidak menimbulkan persepsi jika sertifikat tanah tersebut tumpang tindih (satu lahan lebih dari satu surat-red).

“Begini saja, saya mau sampaikan bahwa Ketua Komisi I DPRD Berau, harusnya mempelajari dulu persoalannya satu per satu supaya mengerti duduk persoalannya. Karena kalau begini akan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat luas, kita tidak mau terjadi kekisruhan. Contohnya untuk sengketa lahan Sarifah yang di bandara melawan Pemkab. Yang benar itu adalah Sarifah belum mempunyai sertifikat atas lahan tersebut, dan pada putusan akhir di pengadilan Sarifah itu kalah,” ujarnya saat dikonfirmasi beraunews.com melalui sambungan telpon, Sabtu (11/6/2016).

Ia juga membantah, jika dikatakan ada sertifikat tanah di Kabupaten Berau yang tumpang tindih. Dijelaskannya, dari beberapa kasus sengketa tanah yang disidangkan itu, bukan karena tumpang tindih sertifikat tanah. Selain itu, persepsi tumpang tindih sertifikat tanah dikhawatirkannya akan menghambat masuknya investor ke Kabupaten Berau.

“Coba di cek tanah mana di Berau ini yang sertifikatnya tumpang tindih. Jadi tidak setiap ada sengketa tanah selalu karena tumpang tindih sertifikat. Seperti kasus di Jalan Pulau Panjang, itu kan yang jadi pemenang dalam kasus tersebut belum ada sertifikat, justru yang ada sertifikat kalah. Kami sudah berupaya membela dan mempertahankan produk yang kami keluarkan,” jelasnya.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara DPRD dan BPN dalam menyikapi persoalan yang ada, Umar bersedia ika dipanggil pihak DPRD guna mendiskusikan persoalan yang terjadi.

“Daripada DPRD ke Kanwil BPN di Samarinda, lebih baik panggil saja kami. Kami siap menjelaskan terkait persoalan sertifikat tanah ini. Kami siap berbagi, agar semua sama-sama mengerti dan paham duduk persoalannya,” tutupnya.(mta)