Lagi, Pekerja Minta Di PHK

TALISAYAN – Tuntutan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari karyawan kembali terjadi. Jika sebelumnya, tuntutan PHK setidaknya datang dari karyawan 2 perusahaan, yakni PT Kertas Nusantara dan PT Mega Alam Sejahtera, kini tutntutan serupa datang dari karyawan PT Tanjung Buyu Perkasa (TBP) Plantation.

Tuntutan karyawan PT TBP terjadi lantaran dipicu adanya pengurangan hari kerja kepada Karyawan Pekerja Harian Lepas (PHL) selama beberapa bulan terakhir. Dimana, untuk mengurangi PHK massal, perusahaan memberlakukan hanya dua hari kerja dalam sebulan. Hal itu dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dan tidak sanggup membayar upah pekerja.

“Permasalahan ini dianggap dirasa terlalu berat bagi pekerja karena tidak seimbang dengan pemasukan, dan bisa saja berdampak pada konflik rumah tangga,” ungkap Ketua DPC SBSI 1992 Berau, Muhidin Dosi, Minggu (28/8/2016).

Mantan Bendahara DPC SBSI Kutim itu menjelaskan, bagaimana mungkin pekerja bisa bertahan jika perusahaan memberlakukan sistem kerja tersebut. Setidaknya ada sekitar 170 pekerja yang dikatakannya mengalami perlakuan tidak adil dari pihak perusahaan, sehingga mereka meminta agar pihak perusahaan untuk mengeluarkan surat PHK sebagaimana diatur pasal 165 Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sesuai dengan mekanisme UU Nomor 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihaknya pun melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan.

Disamping itu, beberapa kali telah dilakukan bipartite dengan pihak PT TBP, namun selalu mengalami jalan buntu. Bahkan, pihaknya juga telah mengadukan PT TBP ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau pada Maret lalu, juga masih belum menemukan titik terang. Setelah pihaknya, dikatakan Dosi, menemui Bupati Berau Muharram akhir Juni lalu, barulah mendapatkan hasil.

Bupati lanjut dia, merekomendasikan agar Disnakertrans segera memanggil pihak manajemen PT TBP untuk mencari solusi terkait penyelesaian perselisihan hubungan kerja tersebut. Dalam pertemuan dihadapan Disnakertrans tersebut mendapat kesepakatan dari pihak pekerja dan perusahaan yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama.

Dalam surat perjanjian, setidaknya ada 10 item yang menjadi kesepakatan bersama. Diantaranya, pihak PHL atau pihak pertama, dengan adanya pengurangan waktu kerja meminta PHK. Sementara, PT TBP selaku pihak kedua diwakili HRD Hendro Setyo Aji, bersedia memberikan kebijakan sesuai dengan masa kerja, dan bersedia memberikan kompensasi setara dengan uang pesangon 1 kali upah pada tahap pertama sebanyak 50 pekerja harian lepas pada 20 September, dan 50 pekerja harian lepas akan ditentukan oleh perusahaan sesuai hasil verifikasi. Kompensasi dibayarkan setara dengan penghargaan masa kerja, dan kompensasi setara dengan uang penggantian hak sebesar 15 persen.

“Selanjutnya diselesaikan secara bertahap. Itu juga dituangkan didalam surat perjanjian bersama,” ujarnya.

Dosi berharap masalah tersebut diselesaikan dengan baik sesuai perjanjian bersama yang telah dituangkan ke dalam surat perjanjian yang disepakati.

“Mudahan tepat waktu, sehingga tidak mengecewakan karyawan yang selama ini masih bertahan menunggu proses pembayaran pesangon yang telah menjadi hak mereka,” tutupnya.

Sementara itu, upaya beraunews.com mengkonfirmasi hal ini kepada pihak PT TBP belum membuahkan hasil, hingga berita ini diturunkan.(Hendra Irawan)