Tarik Paksa Kendaraan Kredit, Leasing Bisa Dipidana

TANJUNG REDEB – Bagi masyarakat yang sedang dalam masa mencicil kendaraan roda dua atau roda empat kepada pihak leasing atau kreditur, mungkin tidak banyak yang mengetahui bagaimana prosedur yang benar dalam melakukan pencicilan kendaraan tersebut. Sehingga banyak pihak yang ketika tidak sanggup melunasi sisa cicilan harus merelakan kendaraan ditarik atau disita oleh pihak leasing.

Hal ini tentu dianggap tidak adil bagi pihak konsumen yang mencicil kendaraan. Seperti yang dikatakan oleh Nur Fitria melalui salah satu grup media sosial WhatsApp, yang pernah mengalami hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum melakukan kredit kepada leasing agar tidak dirugikan ketika suatu saat tidak bisa melunasi atau melanjutkan cicilan kepada pihak leasing tersebut.

Salah satunya, memahami perjanjian fidusia yang disepakati bersama antara pihak yang melakukan kredit dengan pihak leasing, yang seharusnya didaftarkan ke pihak notaris dan pengadilan terlebih dahulu, agar ketika pihak pencicil tidak mampu melanjutkan cicilan tidak akan dirugikan meskipun kendaraan yang dicicil kembali dilelang oleh pihak pengadilan untuk melunasi sisa cicilan yang masi tertunggak.

"Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Jadi sebenarnya, setiap pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Tapi apa yang terjadi? Kita hampir tidak pernah mendengar kata fidusia ini, dan konsumen sangat asing sekali dengan kata ini. Apalagi urusan notaris,” bebernya.

Ditegaskanya, perjanjian fidusia bersifat melindungi aset konsumen, leasing tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar hingga lunas.

"Alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan. Artinya, kasus akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan yang tidak bisa dilunai tersebut. Dengan demikian, kendaraan akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing, lalu uang sisanya akan diberikan kepada kita," jelasnya.

Faktanya, lanjut Nur Fitria, banyak sekali masyarakat yang mengalami tindakan yang tak menyenangkan dari pihak leasing, sebagaimana yang pernah saya alami.

"Saya pernah berurusan dengan pihak leasing saat saya memutuskan untuk tidak meneruskan cicilan, dengan alasan karena saya takut riba. Untuk pertama kalinya saya berurusan hal seperti itu dengan pihal leasing, dan awalnya saya tidak mengerti apa-apa soal perjanjian fidusia itu. Maka pihak mereka saat itu ingin menarik kembali mobil yang saya cicil. Tapi kalau ditarik lagi saya merasa rugi karena sudah hampir 50 persen uang saya dan uang muka diterima pihaknya. Untuk itu saya coba mencari undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut. Ternyata benar. Dalam peraturannya,pihak leasing tidak diperkenankan untuk menarik atau mengambil paksa kendaraan yang cicilannya tertunggak," ungkapnya.

Bank Indonesia dalam Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur syarat uang muka atau DP kendaraan bermotor melalui bank minimal 25 persen untuk roda dua dan 30 persen untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan non produktif, serta 20 persen untuk roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif.

Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari konsumen yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Jika pihak leasing tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang tertunggak, terang Nur Fitria, maka pihak leasing dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 juncto Pasal 3. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

"Jangan takut untuk mempertahankan barang yang ingin ditarik oleh pihak leasing ketika kita tidak bisa melanjutkan cicilan, katakan kepada mereka bahwa tindakan merampas yang mereka lakukan adalah tindakan kejahatan yang bisa berujung pidana bagi mereka," pungkasnya.(mta)