Sewa Los di Bandara Dianggap Mahal, Ini Kata Kepala Bandara

TANJUNG REDEB – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau menaikkan tarif sewa konsesi dan jasa penyelenggaraan operasi di Bandara Kalimarau. Kenaikan itu sendiri bukan atas dasar keputusan pihak bandara selaku penyelenggara. Namun, merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan yang dijalankan pihak bandara.

"Ini yang perlu disampaikan ke publik bahwa kenaikan itu tidak atas dasar keinginan  Kepala Bandara atau penyelenggara bandar udara, tapi ini sifatnya PP, dan yang menggodok itu pemerintah dan kami hanya menjalankan PP tersebut," ungkap Kepala UPBU Kalimarau, Bambang Hartato kepada beraunews.com baru-baru ini.

Terkait kenaikan yang nilainya sangat signifikan, Bambang mengatakan, seharusnya gojang ganjing itu bisa disampaikan dalam bentuk surat atau masukan untuk pemerintah. Sebab jika ditanya dengan pihak bandara dirasa kurang tepat, karena petugas saat ini hanya menjalankannya peraturan yang ada.

"Kalau kami tidak menjalankan, kami akan terjerat aturan. Ketika ada pembiaran, haknya negara tidak kami pungut," tambahnya.

Jika memang ada yang keberatan dengan tarif yang ada, maka Bambang meminta agar buat surat keberatan dan nantinya akan dibuatkan surat pengantar dari pihak bandara ke pimpinan yang lebih tinggi, agar perturan tersebut mendapat kajian kembali.

"Pasti efeknya keuntungan yang didapat pelaku usaha. Dimana, jumlah yang harus dibayar tidak seimbang dengan pendapatan, maka yang terjadi adalah kebangkrutan dari para pelaku usaha," pungkasnya.(dws)