Soal Harga Beli Listrik PT IPB, Ini Kata PLN

TANJUNG REDEB – Kontrak harga jual beli listrik antara PT Indo Pusaka Berau (IPB) dengan PT PLN Wilayah Kaltim dianggap merugikan PT IPB. Pasalnya, harga beli listrik PLN  ke PT IPB jauh lebih murah dibandingkan dengan harga beli PLN ke perusahaan lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Manager Operasional dan Niaga PT IPB, Sutarno saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Berau ke PLTU Lati yang dikelolah PT IPB, Kamis (4/8/2016) lalu.

BACA JUGA : Ini Harga Beli Listrik PLTU Oleh PLN

Menanggapi tudingan tersebut, Manager PT PLN Area Berau, Ari Prasetyo mengatakan, kalaupun ada keluhan harga, PT IPB seharusnya membahas itu ketika ada pembahasan terkait perjanjian jual beli yang dilakukan di kantor PT PLN Wilayah Kaltim, Balikpapan. Bukankah jelas, kontrak tersebut dibuat untuk jangka waktu setahun dan akan kembali direvisi.

“Kita kan sudah ada kontrak jual beli, ya sudah disepakati kontrak itu. Tidak boleh lagi ada komplain di luar itu. Kalau mau komplain, pada saat nanti ada pembahasan perjanjian jual beli di kantor wilayah. Jangan sekarang sudah disepakati dan ditandatangani begini, merembet kemana-mana,” ucapnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Rabu (10/8/2016).

Ari menambahkan, dengan disepakati dan ditandatangani perjanjian itu, kedua belah pihak telah setuju dan mengetahui akan segala konsekuensi yang ada, baik itu sifatnya menguntungkan kedua belah pihak maupun merugikan salah satu pihak.

“Namanya sudah kesepakatan, artinya kedua belah pihak sudah setuju, ya sudah deal. Itu memang sudah ada aturan dan perjanjian jual belinya, titik sudah closed (tutup),” katanya.

Terkait perbedaan harga, Ari mengatakan, aturan harga jual beli listrik baik melalui kerja sama dalam bentuk kelebihan daya (excess power) atau dengan perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer) telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dimana diantaranya sumber penggerak pembangkit listrik juga menentukan besarnya harga.

“Kalau biomass dan biogas itu sudah ada Peraturan Menteri ESDM. Makanya, itu beda dan sumber juga bedakan. Batu bara, sawit atau biomas, itu beda tentu harga juga beda,” jelasnya.

Ari juga menjelaskan tarif dasar listrik yang jual PT PLN kepada pelanggan telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri ESDM, yakni Rp1.410,12 per kWh untuk non subsidi.

“Harga jual listrik PLN ke masyarakat yang mengatur juga Menteri. Yang disubsidi saat ini untuk daya 450 sama 900 Va. Tarif dasar listrik rata-rata Rp900 sekian,” pungkasnya.(sai)