Ini Harga Beli Listrik PLTU Oleh PLN

TANJUNG REDEB – DPRD Berau melalui Komisi I melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PLTU Lati yang dikelolah PT Indo Pusaka Berau (IPB), Kamis (4/8/2016). Kunker ini dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2015.

“Kami kesini dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2015,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris saat memimpin kunker tersebut. Rombongan ini terdiri dari Wakil Ketua, Syahruni dan Sekretaris Feri Kombong, serta anggota yakni Abdul Samad, Najmuddin, Jekson Along dan Burhan Bakran.

Dalam fungsi anggaran dan pengawasan, dijelaskan Waris, DPRD tidak hanya memiliki kewenangan atas kebijakan pemerintah daerah terkait belanja daerah, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah serta pembiayaan.

Tapi juga memiliki kewenangan akan anggaran pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Salah satunya, yakni pendapatan bagi hasil dari PT IPB yang merupakan Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemkab.

“Kami minta penjelasan terkait struktur keuangan dan sebagainya yang ada di IPB,” jelasnya.

Peningkatan pendapatan yang berasal dari Perusda pun sangat penting. Dikatakan Waris, hal ini harus dilakukan sebab APBD tahun 2017 diprediksi akan mengalami penurunan hingga Rp800 miliar, dari Rp2,6 triliun menjadi sekitar Rp1,8 triliun. Namun, upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan ketersediaan listrik juga tidak terabaikan.

“Memang Perusda ini, selain melayani kebutuhan dasar tentu juga mencari keuntungan-keuntungan untuk APBD kita,” ujarnya.

Ditambahkan Waris, kunjungan kelapangan ini juga untuk mengetahui secara teknis sistem operasional PLTU Lati. Dimana saat terjadi pemadaman listrik, DPRD kerap ditanya oleh masyarakat akan penyebabnya.

“Apabila terjadi mati lampu, bayangan kita langsung ke PLTU. Apa kerjanya PLTU ini kira-kira, kok mati lampu lagi. Padahal mungkin bukan PLTU saja, tentu juga ada PLN,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Manager Operasional dan Niaga PT IPB, Sutarno menuturkan PLTU Lati yang dikelolah PT IPB sahamnya dimiliki Pemkab Berau sebesar 49 persen. Selama ini, pihaknya memang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga Berau bukan berorientasi ke bisnis.

“Harga jual ke PLN Rp787 per Kwh dan ke Berau Coal itu sekitar Rp1.000, sementara PLN beli ke PT HHM (Hutan Hijau Mas-red) sebesar Rp1.500,” ujarnya.

Terkait keuntungan, Sutarno mengatakan, PLTU Lati memerlukan batu bara sekitar 20 ton per hari untuk memproduksi listrik sebesar 19 MW (Megawatts). Dari produksi listrik itu diperoleh pendapatan sebesar Rp8 milyar per bulan dengan biaya operasional sekitar Rp6 milyar.

“Artinya, keuntungan bersih yang kami peroleh sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar,” bebernya.

Sementara soal kerapnya terjadi pemadaman, Sutarno mengatakan, sebesar 80 persen hal ini disebabkan adanya gangguan pada jaringan listrik yang ada. Seperti terkena pohon akibat hujan dengan angin yang kencang. Sisanya akibat adanya permasalahan pada pembangkit listrik terutama pada boiler dan adanya kebocoran pipa. Untuk turbin dan generator relatif aman.

“Boiler dalam 2 bulan sekali harus dilakukan cleaning. Pembangkit ini seharusnya dalam setahun sekali harus diinspeksi secara keseluruhan selama 20 hari namun itu tidak bisa lakukan karena akan berdampak pada terjadi pemadaman bergilir,” pungkasnya.(sai)