APBD Menganggur Di Bank, Berau Urutan Kedelapan

TANJUNG REDEB – Agustus 2015 lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut ada dana ‘menganggur’ (idle) Rp273,5 triliun di perbankan daerah, swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Keuangan saat itu, Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan sejumlah daerah mencatatkan jumlah simpanan ‘menganggur’ (idle) terbanyak dibanding daerah lain di seluruh Indonesia.

Saat itu, Bambang menyebut, lima provinsi dengan dana menganggur paling besar hingga Juni 2015, antara lain, (1) DKI Jakarta, (2) Jawa Barat, (3) Riau, (4) Papua dan (5) Kalimantan Timur. Di tingkat Kabupaten, yakni, (1) Kutai Kertanegara, (2) Malang, (3) Bengkalis, (4) Berau dan (5) Bogor.

“Itu artinya daerah tersebut paling lamban menyerap belanja, padahal daerah-daerah ini memiliki dana yang cukup besar, tapi cuma diletakkan di perbankan. Padahal, transfer daerah (terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) jauh lebih cepat dari beberapa tahun yang lalu, dalam hal nominal. Sehingga, sangat disayangkan besarnya angka dana idle itu. Sebab dana itu haknya masyarakat, untuk pelayanan, untuk bangun infrastruktur dan ekonomi di daerah,” beber tanpa mau menyebutkan besaran simpanan dana setiap daerah.

Akibatnya, Kemenkeu tengah menyiapkan sanksi bagi pemda, agar tidak lagi menyimpan dananya di bank, melainkan mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan menjalankan program kerja sebagimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sanksi yang dimaksud ada dua, yakni mengkonversikan dana transfer ke daerah ke dalam bentuk non tunai serta mengurangi dan menghentikan penyaluran DAK tahun berikutnya. Dana DAK ini berhubungan dengan anggaran pendidikan, biaya gaji pegawai dan belanja-belanja prioritas.

Kini setelah satu tahun pernyataan Kemenkeu tersebut, giliran Presiden Joko Widodo yang mengumumkan 10 besar provinsi, kota, dan kabupaten (lihat grafis) yang dananya paling banyak menganggur di bank. Bahkan, Presiden meminta pemda segera membelanjakan anggaran sudah diterima dari pemerintah pusat, sehingga tidak mengendap di bank.

"Bahwa pada Mei, uang di APBD Kabupaten, Kota, Provinsi masih Rp246 triliun. Besar sekali. Kalau uang ini keluar semua, ekonomi kita kan terdongkrak naik. Juni turun jadi Rp214 triliun tapi masih di atas Rp 200 triliun, hati-hati bapak-ibu," kata Jokowi dalam pidatonya di Rakornas TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8/2016) seperti dikutip dari detik.com.

Dari pernyataan Jokowi tersebut, diketahui selama satu tahun ini terjadi penurunan peringkat dana menganggung baik bagi Provinsi Kaltim maupun Kabupaten Berau. Dimana tahun lalu Kaltim berada di peringkat 5 kini peringkat 7 dengan dana menganggur sebesar Rp1,572 triliun, sedangkan Kabupaten Berau, jika tahun lalu berada di peringkat 4 kini peringkat 8 7 dengan dana menganggur sebesar Rp1,37 triliun. Yang luar biasa, Kabupaten Kutai Kartanegara, jika tahun lalu berada diperingkat 1, kini sudah tidak masuk 10 besar lagi.(sai)