UMSK Berau 2018 Rp3,035 Juta, Tertinggi di Kaltim

 

TANJUNG REDEB – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau bersama dewan pengupahan yang terdiri dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja di Kabupaten Berau, menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2018 sebesar Rp3.035.000.

Angka itu mengalami kenaikan 7,05 persen atau bertambah sebesar Rp200.000 dibanding UMSK Berau 2017 sebesar Rp2.035.000. Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Apridoh Piarso kepada beraunews.com, Senin (05/03/2018).

Dikatakannya, penetapan UMSK itu dilakukan melalui rapat pleno yang digelar Rabu (28/02/2018)  lalu di Kantor Disnakertrans Berau, dengan dihadiri anggota dewan pengupahan yang terdiri dari 9 orang perwakilan serikat pekerja dan 9 orang dari perusahaan sektor pertambangan batubara.

“Penetapan UMSK ini sesuai Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Permenakertrans Nomor 7/2013 tentang Upah Minimun. Proses pleno penetapan ini juga berjalan cukup alot dari pukul 09.00 Wita dan ditetapkan pukul 17.30 Wita. Sebab, dari sejumlah tim yang terlibat sempat terjadi hingga 5 kali tawar menawar dan terjadi forum lobi yang dilakukan di luar arena rapat,” ungkap Apridoh.

Dikatakannya, setelah penetapan itu, pihaknya bersama Dewan Pengupahan menjadwalkan untuk bertemu Bupati Berau, Muharram guna menyampaikan besaran UMSK yang sudah ditetapkan.

“Kami akan minta rekomendasi beliau (Bupati-red), kalau itu disetujui untuk diteruskan ke Gubernur agar segera dikeluarkan Surat Keputusan (SK) dan segera direalisasikan,” ujarnya.

Diakuinya, penetapan UMSK 2018 kali ini terbilang lebih cepat dari penetapan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, UMSK biasanya ditetapkan pada triwulan empat tahun berjalan, kali ini triwulan pertama kesepakatan UMSK sudah berhasil disepakati.

“Penetapan UMSK tahun ini memang kita atur siasatnya. Maksudnya, kami terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada Asosiasi Pengusaha Batubara, Apindo, Serikat Pekerja. Ketika, masing-masing keinginan (usulan besaran UMSK-red) sudah mendekati kesamaan, baru seluruh pihak dikumpulkan menjadi satu dalam rapat pleno. Dan Alhamdulillah, berkat adanya kebersamaan, kekeluargaan, dan rasa saling percaya UMSK dapat ditetapkan pada 28 Februari 2018 pukul 17.30 Wita,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Apridoh, UMSK yang ditetapkan ini juga diyakininya merupakan yang tertinggi se-Kaltim. Pasalnya, nilai UMSK dalam aturannya memang harus lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan nilai UMK Berau 2018 yang ditetapkan pada November 2017 lalu melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/K786/2017, diketahui merupakan yang tertinggi se-Kaltim, yakni Rp2.889.009,02.

“Jika UMK kita saja lebih tinggi daripada UMSK kabupaten/kota lainnya se-Kaltim, apalagi UMSK kita, tentu jauh lebih tinggi lagi. Tapi kami bukan bermaksud membandingkan, melainkan sekedar untuk diketahui saja,” tandasnya.(bnc)