Hajat Hidup Masyarakat, AKLI Berharap Bupati Terbitkan Perbup Tarif GIL

 

TANJUNG REDEB – Pemasangan baru instalasi listrik maupun tambah daya, hanya akan dilayani PLN jika masyarakat mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Lembaga Inspeksi Teknik (LIT). Sementara, syarat penerbitan SLO itu, diperlukan Gambar Instalasi Listrik (GIL) yang dikeluarkan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) melalui Biro Teknik Listrik (BTL).

Dengan demikian, baik SLO maupun GIL, sama-sama menjadi dasar bagi pmenuhan hajat hidup masyarakat. Jika demikian, lalu mengapa hanya SLO yang memiliki standarisasi tarif yang berlaku sama di seluruh Indonesia, lantaran tarifnya diatur melalui Surat Direktur Jendral Ketegalistrikan Nomor 1433/25/DJL.4/2016. Sementara, tarif GIL tak ada satupun payung hukumnya. Bahkan tarifnya, jauh lebih tinggi daripada SLO.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Berau, Herwin membenarkannya. Dikatakannya, hingga saat ini, tarif GIL memang tak ada payung hukumnya, sebagaimana tarif SLO. Akibatnya, untuk setiap daerah di Indonesia, tarif GIL menjadi bervariasi.

BACA JUGA : Mau Pasang Listrik atau Tambah Daya, Wajib Tahu Biaya Ini

“Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur hingga Peraturan Bupati sebagai payung hukum standarisasi tarif GIL, hingga kini memang belum ada. Akibatnya, kami hanya berani mengeluarkan tarif acuan. Artinya, tarif GIL itu sekarang ibarat bola liar, yang terlempar ke sana ke mari,” tuturnya kepada beraunews.com, Kamis (23/11/2017)

“Masing-masing BTL memiliki tarif sendiri-sendiri dan tidak ada angka baku alias tidak ada ketetapan tarif, yang ada hanyalah acuan tarif,” tambahnya.

 

Keadaan tersebut, dikatakan Herwin, tak lantas membuat pihak BTL tinggal diam. Setidaknya, dari 3 BTL yang ada di Berau, yakni AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLIN), dan Asosiasi Kontraktor Kelistrikan Indonesia (AKKLINDO), AKLI pernah mengajukan permohonan kepada Gubernur Kaltim melalui Dinas Pertambangan untuk menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penetapan tarif GIL. Pergub tersebut diminta pihaknya, agar ada standar tarif maupun payung hukum tarif GIL yang berlaku sama diseluruh wilayah Kaltim.

“Namun hingga kini, permohonan kami tersebut tidak pernah terealisasi,” ujarnya.

Herwin berharap, jikapun Gubernur Kaltim tak mengeluarkan standarisasi tarif GIL, Bupati Berau, Muharram dapat menetapkan Perbup ketetapan tarif. Mengingat, tarif GIL bersangkutan dengan kebutuhan masyarakat banyak.

“Dalam rangka penetapan Perbup itu, kami (BTL-red) siap dipanggil untuk mencapai sebuah rumusan besaran tarif GIL itu,” tandasnya.(bnc)