Pelanggan Baru dan Tambah Daya PLN, Wajib Urus SLO

 

TANJUNG REDEB – Calon pelanggan baru maupun penambahan daya listrik bagi pelanggan lama, diwajibkan melampirkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Hal tersebut disampikan Manajer PLN Rayon Tanjung Redeb, Teguh Budi Oktavianto kepada beraunews.com, Senin (20/11/2017).

Dikatakannya, kewajiban melampirkan SLO itu, sudah diatur Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan maupun Permen ESDM Nomor 10/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 5/2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

“SLO ini amanah regulasi, dimana setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Artinya, PLN harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, PLN tidak bisa menyambungkan listrik di rumah calon pelanggan baru, maupun penambahan daya bagi pelanggan lama, jika belum mempunyai SLO,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penyertaan SLO itu dilakukan untuk menjaga keselamatan pelanggan dari bahaya listrik, seperti terjadinya kebakaran. Pasalnya, SLO itu merupakan bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

“Saat daya di rumah pelanggan masih rendah, maka daya yang digunakan sedikit pula, begitu pula dengan diameter kabel yang digunakan. Ketika daya menjadi besar, maka kebutuhan daya menjadi besar, disitulah peran SLO, untuk mengecek apakah kabel yang ada, masih layak digunakan atau tidak,” bebernya.

Terkait pihak yang berwenang menerbitkan SLO, Teguh mengatakan, SLO bukan kewenangan PLN, melainkan kewenangan Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi, atau dalam hal ini, Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) dan PT Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (PPILN). Meski demikian, mengingat SLO merupakan amanah regulasi, maka PLN tetap mewajibkan pelanggan mengurus SLO melalui Konsuil atau PT PPILN. 

“Jika bicara aturan, tanggung jawab PLN itu hanya sampai di kilometer pelanggan. Dari kilometer ke dalam, itu tanggung jawab pelanggan,” ujarnya.

“SLO ini berdasarkan Pasal 22 Ayat 7 Permen ESDM Nomor 10/2016, berlaku selama 15 tahun. Artinya, setiap 15 tahun dilakukan kembali pengecekan kelayakan instalasi di rumah pelanggan, dikhawatirkan ada yang sudah digigit tikus, ada yang panas, terkupas-kupas. Apabila masih layak, tinggal diperpanjang,” tambahnya.

 

Terkait berapa tarif pengurusan SLO, Teguh mengatakan, pihaknya tidak berwenang menjawab hal tersebut. Namun, tak sedikit pula pelanggan yang bertanya tarif SLO ke PLN.

“SLO itu milik pemerintah dan ada website di Kemen ESDM. Jadi, silahkan pelanggan cek tarifnya di website slo.djk.esdm.go.id,” tandasnya seraya menyarankan agar beraunews.com menghubungi konsuil atau PT PPILN agar lebih jelas terkait SLO maupun syarat penerbitannya.(bnc)