Dipastikan, Pengecer BBM Ilegal

 

TANJUNG REDEB – Menjual bensin eceran sebenarnya tidak melanggar hukum. Syaratnya tentu saja si penjual harus memiliki ijin dan dilakukan bukan perorangan, melainkan berbentuk badan usaha, seperti koperasi, usaha kecil, maupun sekelompok konsumen selaku sub-penyalur.

Selain syarat tersebut, masih ada sejumlah syarat lainnya, diantaranya lokasi secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi APMS terdekat, atau 10 km dari SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan BPH Migas Nomor 6/2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Jika demikian adanya, maka dipastikan penjual bensin eceran yang ada di Berau, dilarang secara hukum. Pasalnya, menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Datu Kesuma, hingga kini, pihaknya tak pernah mengeluarkan satupun perijinanan untuk penjual bensin eceran. Artinya, selama ini penjual bensin eceran itu, hanya atas nama perorangan saja.

BACA JUGA : Lampaui HET, Pemerintah Ingatkan BBM Satu Harga

“Pengecer tidak ada ijinnya sama sekali, karena memang tidak boleh kami berikan ijin bagi perorangan. Jikapun atas nama perorangan mengajukan perijinan, kami juga tidak akan keluarkan ijinnya, karena memang tidak bisa. Tetapi kalau pengecer dapat melalui agen, maka agenlah yang perlu memiliki ijin,” ujarnya kepada beraunews.com, Kamis (16/11/2017).

Terkait menjamurnya pengecer, ia mengatakan, kuncinya ada di masing-masing SPBU, apakah mau melayani penjualan BBM subsidi kepada pengetap atau tidak.

“Yang jelas selama pengetap masih ada, maka para pengecer pun semakin menjamur. Tinggal peran SPBU serta para aparat yang dapat melakukan penertiban,” tegasnya.

Dikonfirmasi terkait hal itu, beberapa SPBU yang ditemui beraunews.com bersedia memberikan klarifikasinya, asalkan nama mereka dirahasiakan. Mereka mengatakan, pada prinsipnya, mereka berada pada posisi serba salah, disatu sisi mereka memahami jika dilarang menjual BBM melalui jeriken dan tangki modifikasi. Tapi disisi lain, mereka juga takut melarangnya.

“Kami dapat saja melaksanakan aturan tersebut, asalkan pihak aparat penegak hukum bersedia berjaga dan mengawasi penjualan BBM di setiap SPBU yang ada di Berau,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)