UMSK Berau 2017 Sudah Diteken Gubernur

 

TANJUNG REDEB – Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Berau Sektor Pertambangan Batubara sebesar Rp2.835.000 telah diteken Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Apridoh Piarso kepada beraunews.com, Jumat (20/10/2014) di ruang kerjanya.

Dikatakannya, UMSK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Kaltim ini, baru diterima pihaknya sekitar 4 hari yang lalu. Namun demikian, pihaknya langsung menindaklanjutinya dengan melaporkan hal tersebut kepada Bupati Berau, Muharram, sekaligus meminta ijin untuk segera menyampaikan kepada dewan pengupahan dan seluruh perusahaan tambang di Kabupaten Berau.

“SK Gubernur Nomor 561/K.534/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Berau Sektor Pertambangan Batubara Tahun 2017, memutuskan jika UMSK Berau Tahun 2017 sebesar Rp2.835.000 per bulan dan berlaku per 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.  Artinya, perusahaan harus merapel kekurangan pembayaran kepada para karyawannya,” tutur Apridoh.

Apridoh menambahkan, UMSK yang ditetapkan Gubernur Kaltim tersebut, sesuai dengan yang diajukan Kabupaten Berau berdasarkan hasil kesepakatan dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja dan Apindo. Dimana, besaran UMSK tahun ini mengalami kenaikan 6,98 persen dari tahun 2016, yakni dari Rp2.650.150 pada tahun 2016 menjadi Rp2.835.000 pada tahun 2017.

“Di pembahasan kemarin semua sektor pertambangan, serikat pekerja, dan serikat buruh tidak ada masalah. Tinggal menunggu legalitasnya saja,” katanya.

 

Berdasarkan besaran UMSK itu, dikatakan Apridoh, nilainya naik sebesar 6,96 persen dari nominal Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 yang juga telah ditetapkan sebesar Rp2.650.537. Jika UMK ditetapkan 95,39 persen dari besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Berau yang mencapai Rp2.778.624, maka besaran UMSK yang disepakati mencapai 102,03 persen.

“Artinya, UMSK Sudah memenuhi standar hidup layak di Berau dan telah sesuai Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan maupun Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” tuturnya.

Selain itu, dikatakan Apridoh, SK Gubernur dan Surat Edaran Nomor 561/567.4.Pengupahan & JSK juga telah mengatur, bagi perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari UMSK yang telah ditetapkan, maka perusahaan dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

“Jadi, jika ada perusahaan yang membayar lebih tinggi, tetap diminta membayar sejumlah tersebut,” tandasnya.(Miko Gusti Nanda/bnc)