Rakyat Keluhkan Tarif Mahal, Pemerintah Wajib Masuk

 

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau menggelar rapat tarif angkutan pelabuhan dan tarif bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Redeb, Senin (25/09/2017) pagi tadi. Rapat tersebut digelar, guna menindaklanjuti keluhan agen-agen barang selaku pengguna jasa, atas kenaikan tarif peti kemas yang diberlakukan PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dan PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas) per tanggal 4 September 2017 lalu.

Hadir dalam rapat tersebut, yakni Asisten II Pemkab Berau, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Ekonomi Setkab Berau, PT SPIL Cabang Berau, PT Temas, PT Prima Mas Berau (PMB) selaku mitra aktivitas bongkar muat PT Temas, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb, PT Pelindo IV (Persero) Cabang Tanjung Redeb Berau, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau, DPC ndonesia National Shipowners' Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia hingga para agen barang.

 

Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo yang memimpin rapat tersebut mengatakan, tugas utama pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Untuk mensejahterakan rakyat itu, ada dua cara, yakni meningkatkan pendapatannya dan mengurangi beban rakyat.
 
“Hari ini yang kita lakukan (pembahasan tarif-red) adalah dalam rangka mengurangi beban masyarakat, caranya bagaimana masyarakat membeli harga barang tidak mahal lagi. Jadi perlu dipahami yang kita lakukan ini untuk orang banyak, bukan untuk pemerintah,’ tegasnya.
 
Hal itu perlu disampiakannya, atas dasar kesadaran jika tarif tarif angkutan pelabuhan dan tarif bongkar muat barang, sesungguhnya memang bukan ranahnya pemerintah. Tapi, dikatakan Agus, ketika rakyat Berau mengeluhkan mahalnya tarif, maka itu menjadi urusan pemerintah.

 

Selain itu, jelas Agus, kenaikan tarif yang diberlakukan PT SPIL dan PT Temas, ada kecenderungan praktet monopoli dan atau kartel. Pasalnya, surat dari kedua penyedia jasa ini keluarnya bersamaan dengan format dan tanggal surat yang sama pula. Jadi, pihaknya ingin mengingatkan jika ada Undang-Undang yang melarang melakukan praktek monopoli dan kartel.
 
“Berbekal kedua hal tersebut, kita (pemerintah-red) masuk, tetapi bukan untuk menetapkan tarif, melainkan untuk menjamin Undang-Undang tidak dilanggar dan masyarakat tidak dibebani dengan harga mahal. Saya berharap tidak ada lagi, silang sengketa terkait masuknya pemerintah daerah ini,” tuturnya.(*/bnc)
 
Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: Rita Amelia