Tarif Angkutan Barang Naik Fantastis, Kadin Berau Nilai Banyak Dugaan Pelanggaran

 

TANJUNG REDEB – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau secara tegas menolak kenaikan tarif angkutan barang yang diberlakukan PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dan PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas) per tanggal 4 September 2017 lalu. Pasalnya, selain awal Juni 2017 lalu terjadi penurunan tarif setelah mendapat desakan DPRD Berau, kini tarif kembali naik secara fantastis mencapai Rp11 juta.

Ketua Kadin Berau, Fitrial Noor yang menghubungi beraunews.com, Selasa (12/09/2017) mengatakan, penolakan terhadap kenaikan tarif angkutan barang tersebut dilakukan pihaknya, secara resmi berdasarkan hasil rapat internal Kadin Berau pada Minggu (10/09/2017) malam.
 
Rapat tersebut, dikatakan Pipit (sapaan akrab Ketua Kadin-red), segera digelar pihaknya, setelah surat dari PT SPIL bernomor : 0885/SPIL/CMD/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 dan surat dari PT Temas bernomor : 074/TE-MKT/SBY/VIII/2017 tertanggal 23 Agustus 2017, diperoleh pihaknya. Dari rapat internal tersebut, bahkan terungkap beberapa kejanggalan terkait kenaikan tarif angkutan barang oleh kedua penyedia jasa angkutan barang itu.
 
“Kejanggalan yang kami temukan, antara lain tanggal surat dan tanggal berlaku kenaikan tarif yang dilayangkan PT SPIL dan PT Temas adalah sama, yakni 23 Agustus 2017 untuk tanggal suratnya dan 4 September 2017 untuk tanggal berlaku kenaikan tarifnya. Selain itu, yang menyesakkan bagi kami selaku organisasi yang menaungi para pengusaha adalah tarif yang ditetapkan kedua penyedia jasa angkutan barang ini (PT SPIL dan PT Temas-red) juga sama, yakni Rp11 juta untuk route Surabaya-Berau dengan kapal 20 feet,” bebernya.
 
Beberapa kejanggalan tersebut, dijelaskan Pipit, memunculkan dugaan terjadinya persekongkolan antar kedua penyedia jasa, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
 
“Kondisi ini kami duga juga telah mencederai hakikat urgensi keberadaan kedua perusahaan angkutan barang ini dalam rangka pengendalian harga, dan lebih daripada itu diduga mencedarai persaingan usaha maupun monopoli harga,” tuturnya.
 
Bahkan, besarnya kenaikan tarif itu juga dinilai mencederai rasa keadilan, lantaran hanya selisih Rp1 juta hingga Rp1,8 juta saja. Dengan gambaran, rute Surabaya-Sorong selisih Rp1 juta, Surabaya-Jayapura selisih Rp1,5 juta dan Surabaya-Merauke selisih Rp1,8 juta.
 
“Kenaikan tarif angkutan laut ini sangatlah tidak wajar, tidak memihak kepada masyarakat Berau. Terlebih jika dibandingkan dengan tarif angkutan dari Surabaya tujuan yang daerah Papua, yang jarak tempuh dan waktu tempuh jauh berbeda, jelas sangat tak adil dan menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.

 

Selain itu, ujar Pipit, kedua penyedia jasa ini juga terindikasi menetapkan kenaikan harga secara sepihak. Pasalnya, kedua penyedia jasa ini, diketahui sama-sama menerbitkan surat untuk seluruh relasi (pengguna jasa) mereka. Logikanya, jika kesepakatan bersama, harusnya surat tersebut tidak sepihak atau terlebih dahulu dimulai dengan adanya pertemuan penyedia dan pengguna.
 
“Jika hal ini benar, maka kedua penyedia jasa juga telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74/2016 juncto Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93/2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, khususnya pasal 106 Ayat 1 yang mengharuskan penentuan tarif berdasarkan kesepakatan antara penyedia dan pengguna,” tandasnya seraya mengatakan jika pihaknya segera melayangkan surat kepada Bupati Berau, Muharram dan Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah untuk membicarakan hal tersebut.(*bnc)