Masih Banyak Warga Tak Laporkan Hak Tanah Miliknya

 

TANJUNG REDEB – Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bupati Muharram, menginstruksikan kepada Badan Pendapatn Daerah (Bapenda) untuk segera mendata ulang wajib pajak (WP).

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara launching Perbup Nomor 9/2017 tentang penghapusan sanksi administrasi PBB-P2, beberapa waktu lalu, di Balai Mufakat.

"Segera putihkan WP yang menunggak-nunggak dan tidak jelas kepemilikan kewajiban pajaknya. Data ulang dan dibenahi agar tertata secara administrasi dengan baik," ujarnya.

Dikatakannya, cukup banyak masyarakat yang memiliki tanah yang bersurat garapan maupun sertifikat namun tidak melaporkan hak miliknya tersebut kepada Bapenda, sehingga tidak tercatat sebagai WP.

Hal itu dikatakannya akan berdampak buruk pada pendapatan pajak khususnya yang melalui sektor PBB-P2, yang selama ini mulai turun angkanya.

"Bahkan yang saya ketahui angka pendapatan kita melalui PBB-P2 dari tahun lalu menurun. Ada beberapa faktor, salah satunya karena banyaknya WP yang tidak melapor," katanya.

Dengan demikian, ia pun meminta kepada Bapenda untuk terus aktif mendata seluruh WP. Ia juga menyarankan kepada WP untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan untuk melunasi pajak tertunggak alias penghapusan sanksi adminiatrasi pajak.

"Setelah didata, dirapikan, maka para WP ini harus diingatkan. Meski itu kewajiban mereka, tapi mari kita lakukan sistem jemput bola. Karena apa yang menjadi kewajiban mereka ini tidak semata-mata untuk Pemkab, namun juga kembali pada masyarakat sebagai penikmatnya," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia