Enam Bulan ke Depan, Denda Pajak PBB-P2 Dihapuskan

 

TANJUNG REDEB – Banyaknya wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), yang hingga saat ini masih menunggak pembayarannya, mendorong Pemkab untuk mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9/2017 tentang penghapusan sanksi administrasi PBB-P2.

Perbup tersebut kemudian dilaunching pada Senin (10/04/2017), di Balai Mufakat, dengan dihadiri langsung oleh Bupati Berau, sejumlah SKPD dan para WP yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Dalam sambutannya, Bupati Berau, Muharram, mengatakan Perbup tersebut dibuat sebagai bentuk keringanan yang diberikan Pemkab kepada WP agar dapat melunasi kewajiban mereka tanpa harus mengeluarkan biaya lain untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran pajak yang dilakukannya.

“Kurang apalagi, denda akan segera dihapuskan. Semua itu dilakukan agar WP memiliki keringanan untuk bayar kewajiban mereka, jangan sampai apa yang dilakukan Pemkab untuk membantu WP ini kemudian diabaikan dan tetap membandel untuk membayar pajak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda, Maulidiyah, menjelaskan melalui Perbup tersebut pihaknya akan menerima permohonan dari WP untuk menghapuskan denda atas keterlambatan pajak yang mereka tunggak selama ini. Namun dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus diikuti dan dijalankan oleh WP.

“Kami akan hapuskan denda bagi WP PBB-P2 yang menunggak selama ini, namun dengan syarat mereka mengajukan permohonan terlebih dulu. Sudah ada formatnya yang kami siapkan untuk itu. Kemudian melunasi pokok pajak. Jika tidak ada permintaan atau permohonan, maka kami anggap itu tidak berlaku penghapusan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” terangnya kepada beraunews.com, Senin (10/04/2017).

Penghapusan denda atau sanksi atas keterlambatan WP dalam melakukan pembayaran PBB-P2, diakuinya merupakan pertama kali yang dilakukan di Berau. Perbup tersebut pun hanya berlaku sekitar 6 bulan, terhitung sejak April hingga September 2017.

Dengan adanya aturan baru terkait penghapusan denda administrasi pajak tersebut, ia berharap kepada seluruh WP untuk dapat memanfaatkan momen tersebut sebaik mungkin untuk melunasi pokok pajak yang selama ini tertunggak.

“Ini momen yang sangat berharga, manfaatkan momen ini sebagai tahun pengampunan pajak. Sebab tahun depan tidak ada lagi yang seperti ini. Meski ini hanya berlaku khusus untuk PBB-P2, namun untuk pajak lain kita juga akan beri kesempatan yang sama. Karena dalam aturan diperbolehkan selama ada alasan kenapa dia meminta penghapusan denda pajak tersebut,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia