Biaya Hidup di Berau Makin Tinggi, UMK Tak Sebanding dengan KHL

 

TANJUNG REDEB – Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Berau rupanya masih jauh lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Padahal jika dilihat, Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten kaya dengan puluhan industri pertambangan, perkebunan, serta sektor lain.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau melalui kepala seksi statistik distribusi, Sofyan Baktiansyah mencatat, untuk Berau sendiri saat ini sesuai dengan hasil survei KHL yang dilakukan tahun 2016 mencatat, jika KHL di Berau per individu sebesar Rp2,7 juta, jumlah tersebut untuk kebutuhan satu bulan penuh.

“Itu sudah sesuai dengan hasil survei kita. Tapi dengan nilai kebutuhan hidup di Berau yang cukup tinggi ini, pertumbuhan ekonomi Berau justru semakin merosot, seperti diketahui yang kita rilis kemarin periode 2015, pertumbuhan ekonomi kita hanya tumbuh 5 persen. Dengan KHL Rp2,7 juta, banyak perusahaan yang tak merealisasikan itu,” ungkapnya kepada beraunews.com, Rabu (01/03/2017).

Ditambahkannya, meski masih dibawah angka Rp3 juta, namun nilai KHL Berau saat ini telah menduduki peringkat kedua di Kaltim dan Kaltara setelah Tarakan, sebagai salah satu kabupaten dengan kebutuhan hidup yang cukup tinggi. Angka tersebut, dikatakannya terus meningkat dari dua tahun sebelumnya.

“2014, KHL di Berau hanya Rp2,689.239 juta, tahun 2015 turun menjadi Rp2,635.034 juta. Tapi 2016, dimana pertumbuhan ekonomi terus melemah, justru KHL kita tinggi yakni Rp2,778.624. Hal ini dikarenakan masyarakat kita yang manja. Ada lahan pertanian, tetapi tidak mau dikelola, malah lebih memilh beli produk jadi,” imbuhnya.

Dengan jumlah KHL yang cukup tinggi, dikatakannya juga tidak serta merta para pelaku usaha mengikuti aturan yang ditentukan, padahal secara aturan yang ada, nilai KHL harus sama dengan nilai UMK.

“KHL Rp2,7 juta, tapi nyatanya banyak pelaku usaha yang masih memberi gaji karyawan dibawah nilai itu. Pelaku usaha beralasan kalau dipaksakan harus memenuhi nilai KHL yang ada dengan kondisi ekonomi yang lambat, mereka akan gulung tikar. Ini yang saat ini harus diperhatikan pemerintah daerah, dimana sesuai dengan instruksi Kemendagri 2019, UMK dan KHL harus sama,” tutupnya.(bnc)

Wartawan: M.S. Zuhrie/Editor: R. Amelia