Kadin Setujui SPSE Versi 4 Bakal Diaplikasikan Secara Bertahap

 

TANJUNG REDEB – Kurangnya transparansi dalam penyampaian proses lelang, seperti yang diungkapkan Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) Berau melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Senin (20/02/2017), diakui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Berau akan terus dievaluasi. Oleh karena itu, pengaplikasian Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi terbaru akan dilakukan bertahap.

Selama ini, sistem penggunaan SPSE lah yang diakui AJK banyak memberikan kerumitan dan kebingungan, lantaran harus mengisi ini itu. Maka dari itu, untuk versi 4 ini akan dilakukan secara satu persatu.

“Maksudnya di sini adalah, setelah petugas kami di LPSE sudah mendapatkan pelatihan bagaimana cara penggunaan SPSE versi 4 ini, barulah kami akan meneruskannya ke pihak AJK, itupun secara bertahap. Kemudian akan kita ambil sampling (contoh-red), dan jika hasil dari sampling ini di atas 60 persen, barulah akan dilaunching (diluncurkan-red), bagaimana tata cara pengisian dan penggunaan aplikasi ini,” terang Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Setkab Berau, Andi Marewangeng kepada beraunews.com setelah melakukan tatap muka dengan AJK Berau melalui perantara Kadin Berau, Senin (20/02/2017) kemarin.

BACA JUGA : Kadin Fasilitasi Pertemuan AJK Berau dengan LPSE

Hal ini juga termasuk dalam salah satu poin yang disampaikan sebagai uneg-uneg dari AJK, dimana proses lelang harus dilakukan secara transparan, mulai dari persyaratan hingga hasilnya.

“Karena AJK juga meminta adanya keterbukaan ini, jadi apa yang disampaikan oleh pihak LPSE selaku penyedia sistem ini memang sudah seharusnya, dan itu pastinya sangat bermanfaat bagi AJK sendiri dimana mereka selama ini kesulitannya memang di masalah aplikasi ini,” terangnya.

Dalam SPSE versi 4 ini nantinya akan ada lembar Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), yang harus diisi dengan lengkap oleh pihak kontraktor, dan ini sifatnya harus. Karena nantinya data tersebut yang akan menjadi acuan bagi LPSE dalam proses lelang.

 

Sebagai perantara yang juga menjalankan amanah memfasilitasi dunia usaha pengusaha Kabupaten Berau, Kadin pun menyetujui terkait masalah SPSE terbaru ini.

“Karena dengan begini, nantinya apa yang diminta dari AJK untuk keterbukaan akan bisa terlaksana, termasuk dalam hal proses lelang ini, dan Kadin Berau memang sudah seharusnya mendukung apa-apa yang bisa bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kalau si kontraktor ini lengkap mengisi datanya, pastinya nanti pihak LPSE juga akan enak memproses data lelangnya kan,” ungkap Rayendra Hermawan, Plt Ketua Kadin Kabupaten Berau.

Dan untuk pengaplikasian di Berau sendiri, Kadin juga mensupport jika sebaiknya dilakukan bertahap, hingga dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi nantinya selama proses lelang berlangsung.(bnc)