Potensi Pajak Masih Banyak, Dukungan DPMPTSP Sangat Diperlukan

 

TANJUNG REDEB – Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penarikan pajak daerah, memiliki potensi cukup besar untuk ditingkatkan setiap tahunnya. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Maulidiyah, yang menyebutkan saat ini masih banyak potensi sumber pajak daerah yang dapat diakomodir oleh Pemkab untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Seperti sarang walet rumahan yang disebutkannya ada lebih sekitar 100 yang belum memiliki izin. Hal itu, menurutnya dapat didorong untuk menerbitkan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Target Bapenda setiap tahunnya ialah, meningkatkan pendapatan daerah. Saat ini kami sudah mengupayakan beberapa cara untuk itu. Salah satunya mendata di 13 Kecamatan, potensi apa saja yang masih bisa dilakukan penarikan pajak daerah, seperti keberadaan sarang walet yang masih banyak sekali tidak berizin," ungkapnya kepada beraunews.com, Sabtu (21/01/2017).

BACA JUGA : Bapenda Terus Upayakan Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Tak hanya keberadaan sarang walet rumahan yang masih banyak tidak berizin, keberadaan warung makan tenda yang memiliki omzet besar juga akan didorong untuk mengurus perizinan, agar menjadi wajib pajak yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah.

"Warung tenda yang saat ini banyak di pinggiran jalan itu juga masih banyak yang tidak berizin. Kita juga berencana untuk menarik pajak dari sana. Namun ini semua harus ada izin dulu baru kita bisa melakukan penarikan pajak," ujarnya.

 

Namun dikatakannya, dukungan DPMPTSP terkait keinginan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut, sangat penting. Sebab, segala bentuk perizinan untuk menjadikan penarikan pajak kepada wajib pajak menjadi legal ialah kewenangan DPMPTSP.

"Kalau tidak ada izin mereka, otomatis kita tidak bisa melakukan penarikan pajak. Tapi kalau ada izin, sudah pasti kita bisa menarik pajaknya. Jadi ini sangat tergantung juga pada dukungan dari DPMPTSP. Kami harapkan bukan lagi menunggu, tapi lebih kepada menjemput bola," tandasnya.

Apa yang diwacanakan Bapenda tersebut, rupanya juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, yang menyebutkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 62,3 persen.

Padahal, menurutnya dengan pendapatan negara yang lebih tinggi, pemerintah akan dapat meningkatkan belanja yang bertujuan menurunkan kesenjangan di Indonesia.

“Kita bisa tingkatkan belanja untuk masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan,” tambahnya.

BACA JUGA : Defisit Anggaran Bisa Dihindari, Asal….

Sehingga untuk mencapai hal tersebut, dikatakannya rasio pajak di Indonesia harus ditingkatkan lagi, karena berada pada level 11 persen. Dengan meningkatkan rasio pajak tersebut, ia yakin Indonesia akan mampu menambah pendapatan negara sebesar Rp500 triliun.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia