Program KUR Nol Persen Harus Didukung

 

TANJUNG REDEB – Meski Kabupaten Berau turut dilanda badai defisit anggaran, Pemkab Berau tetap memprioritaskan realisasi program penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga nol persen pada APBD murni tahun anggaran 2017. Mengingat, program itu sesuai visi dan misi Bupati Berau, Muharram bersama Wakilnya, Agus Tantomo, yakni membangun Berau yang sejahtera, unggul dan berdaya saing.

BACA JUGA : Bupati : Defisit Anggaran, Program KUR Bunga Nol Persen Tetap Ada

Program KUR bunga nol persen ini pun mendapat dukungan dari  beberapa anggota DPRD Berau yang ditemui beraunews.com, Selasa (8/11/2016) kemarin, di Sekrerariat DPRD Berau. Misalnya, Ketua Komisi II, M. Yunus. Ia menegaskan, dirinya sangat mendukung program usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan dari Pemkab Berau tersebut.

Realisasi program itu, direncanakan akan menggunakan sebuah Perusahaan Daerah (Perusda), bukan perbankan. Dimana, Pemkab Berau menganggarkan dalam APBD tahun 2017 untuk penyertaan modal pada sebuah Perusda guna dikelola menjadi KUR dengan bunga nol persen.

“Pada prinsipnya kalau saya tetap sepakat penyertaan modal. Namanya kebijakan pemerintah dalam rangka memakmurkan atau mensejahterakan rakyatnya, jangan sampai sepanggal-panggal operasionalnya,” tegasnya.

Namun, dalam melakukan penyertaan modal, tambah Yunus, Pemkab Berau harus melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu. Hasil kajian akan menjadi bahan untuk meyakinkan lembaga legislatif agar mendukung penyertaan modal itu. Terlebih, penyertaan modal tersebut merupakan program perubahan yang belum pernah dilaksanakan. Selain itu, hasil kajian itu, juga bisa menjadi dasar untuk berbicara konsep atau mekanisme kerja perusda dalam merealisasikan program KUR tersebut.

“Kalau nanti sudah dikaji dan sudah ada hasil pengkajian itu, baru bisa kita berbicara seperti apa ke depan perusda itu. Maunya bagaimana dan seterusnya,” ujarnya.

 

Dukungan senada juga disampaikan anggota DPRD Berau dari Fraksi Bulan Bintang Perjuangan, Rudi P Mangunsong. Dikatakakannya, program KUR dengan bunga nol persen itu, telah sesuai dan tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021. Terlebih, RPJMD itu juga telah disepakati DPRD Berau menjadi sebuah peraturan daerah selama 5 tahun ke depan.

“Artinya, didalam RPJMD itu, juga sudah terdapat bagaimana proses pola pensejahteraan petani, peternak maupun pekebun,” ujarnya.

Untuk itu, secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD Berau, Rudi sangat mendukung penyertaan modal pada sebuah perusda sekitar Rp57 miliar yang tertuang dalam draf KU-APBD tahun 2017 yang diajukan Pemkab Berau. Perusda itu akan menyalurkan bantuan keuangan dan sebagainya pada petani, nelayan, pekebun, peternak dan lainnya dalam bentuk KUR dengan bunga nol persen.

“Saya secara pribadi sangat mendukung. Artinya, pemberian bantuan-bantuan yang menyangkut kepada peningkatan ekonomi kerakyatan tadi, itu lebih difokuskan kepada sebuah perusahaan daerah. Program ini harus dimaksimalkan oleh teman-teman di DPRD, di panitia anggaran mesti digolkan,” tegasnya.

Selain itu, dijelaskan Rudi, penyaluran KUR melalui perusda itu akan memperpendek alur birokrasi yang selama ini dihadapi masyarakat, jika mengajukan sebuah bantuan kepada Pemkab Berau. Melalui SKPD, selama ini masyarakat harus mengajukan proposal yang dilampirkan dengan akta notaris dan sebagainya.

“Artinya, prosedurnya panjang. Kebutuhan masyarakat untuk menginginkan sebuah usaha, mungkin Rp100 juta. Tim turun, cuma dibantu sekian juta. Pelajaran yang tahun lalu,” jelasnya.

Melalui perusda, tambah Rudi, sifat bantuannya bukan cuma-cuma alias harus dipertanggungjawabkan pengembaliannya. Masyarakat yang mengajukan KUR pun akan terikat sehingga berusaha semaksimal mungkin agar usaha yang mulai digelutinya sukses dan berhasil.

“Saat masyarakat diberikan bantuan berputar, ada rasa tanggung jawab. Kalau diberikan bantuan langsung, kemungkinan saja namanya bantuan untuk berhasil dan tidak berhasil, ya urusan belakang. Tetapi, pada saat dikasih dia punya beban tanggung jawab, yang harus kasih kembali,” tambahnya.

Pola itu, menurut Rudi, sudah sangat bagus dibangun pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di level petani, peternak, pekebun dan usaha lainnya yang berskala kecil. Hal ini tentu juga bisa lebih dirasakan masyarakat, ketimbang bantuan selama ini yang diberikan melalui SKPD di lingkungan Pemkab Berau.

“Ya mungkin nilai daripada bantuan itu juga bagi masyarakat kurang. Akhirnya, rasa untuk berhasilnya juga, mungkin agak tidak begitu semangat. Pada saat dikasih beban harus kembali, berarti harus berhasil itu program,” pungkasnya.(Andi Sawega)