Indeks Kapasitas Fiskal Berau Tertinggi Se-Kaltim, Defisit Kumulatif 5,25 Persen Menjadi Acuan APBD 2017

 

TANJUNG REDEB – Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD 2017 sebesar 0,3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Penetapan batas maksimal defisit ini  menjadi acuan bagi setiap pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan APBD 2017.

Penetapan itu diketahui seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani pada 31 Agustus 2016 lalu.

Penelusuran beraunews.com dari PMK tersebut diketahui, Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD adalah jumlah maksimal defisit yang dibiayai dari Pinjaman Daerah seluruh APBD dalam suatu tahun anggaran. Sementara itu, proyeksi PDB yang digunakan adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2017.

Namun, penetapan batas defisit APBD dibagi sesuai kategori fiskal masing-masing daerah yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori sangat tinggi, batas defisit adalah 5,25 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2017. Untuk kategori tinggi dan sedang berturut-turut adalah sebesar 4,25 persen dan 3,25 persen. Sedangkan untuk kategori rendah, batas defisit adalah 2,5 persen.

Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diketahui jika Provinsi Kalimantan Timur memiliki Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 3,44 atau katagori sangat tinggi. Sementara untuk kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau memiliki Indeks Kapasitas Fiskal tertinggi, yakni 7,57 atau katagori sangat tinggi disusul diurutan kedua Kota Bontang dengan Indeks Kapasitas Fiskal sebesar 5,64 atau katagori sangat tinggi. Dengan demikian, batas maksimal defisit APBD 2017 Provinsi Kaltim dan Berau diatur sebesar 5,25 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Meski dermikian, Menkeu tak menutup mata terkait kemungkinan ada daerah yang “bandel” menetapkan Batas Maksimal Defisit APBD melampaui dari ketentuan itu. Oleh karenanya, dalam PMK tersebut juga diatur jika terjadi pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD, kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan dengan melampirkan berkas rincian rancangan APBD tahun anggaran 2017 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus yang berwenang menyetujui dan menolak permohonan dimaksud paling lama 15 hari kerja setelah permohonan secara lengkap diterima.(bnc)