Maksimalkan Pengawasan, LPHD Dumaring Usulkan Triton Pada Sekprov Kaltim

 

TALISAYAN – Untuk menjaga hutan desa yang ada di Kampung Dumaring dari pengrusakan yang dilakukan oleh oknum pengusaha kayu illegal, diperlukan sarana pendukung yang memadai. Terutama fasilitas transportasi dalam melakukan pengawasan di sekitar areal hutan desa. Hal itu disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Panglima Jerrung Kampung Dumaring, Suhardi.

Usai penyerahan SK HPHD yang dilakukan oleh Sekprov Kaltim Rusmadi, dirinya menyampaikan, fasilitas penunjang transportasi dalam memantau hutan desa sangat diperlukan. Apalagi saat ini lanjut dia, masih banyak pelaku illegal logging yang terus melakukan penjarahan hutan khususnya di bidang perkayuan.

“Transportasi ini memudahkan kita untuk melakukan pengawasan. Karena hutan desa ini merupakan langkah akhir bagi kita untuk menjaga hutan dari pengrusakan,” ujarnya kepada beraunews.com, Kamis (27/07/2017).

 

Di hadapan Rusmadi, secara langsung dirinya meminta kepada Pemprov Kaltim, untuk membantu pengadaan satu unit roda empat jenis Toyota Triton, guna memaksimalkan pengawasan hutan di kampungnya. Maklum saja, ada sekitar 5.083 hektar hutan desa yang akan dijaga dari pelaku perusak hutan atau pencuri kayu.

Pihaknya juga mengaku kerap kesulitan dalam melakukan pengawasan hutan lantaran minimnya fasilitas pendukung seperti alat transportasi. Belum lagi akses jalan yang cukup menyulitkan.

“Mengingat medan yang cukup berat, kami minta kepada Pemprov Kaltim melalui Sekprov, agar dalam mengelola dan menjaga hutan desa ini, kami dibantu satu unit Triton. Ini usulan kami selaku LPHDK Kampung Dumaring agar kiranya dapat dipertimbangkan,” ujarnya.

Sementara itu, ditanya terkait usulan Ketua LPHD Kampung Dumaring tersebut, Rusmadi menyampaikan, apa yang disampaikan tersebut dinilainya cukup beralasan. Hanya saja, untuk pengadaan unit roda empat tersebut sepertinya agak sulit untuk direalisasikan lantaran anggaran daerah yang belum stabil.

“Mudah-mudahan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan (usulan direalisasikan-red),” katanya.

 

Pemprov Kaltim sampai menyerahkan SK HPHD kepada empat kampung, lanjut dia, bukan tanpa alasan. Apalagi hutan di wilayah Kalimantan Timur ini masih cukup luas, yakni sekitar 60 persen yang masih belum dikelola dengan baik.

“Yang jelas, program-program seperti ini akan terus kita dukung,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia