Berikan Lahan Plasma ke 19 Pejabat, PT TBP Diprotes

 

TALISAYAN – Tokoh masyarakat Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan layangkan protes kepada pihak PT Tanjung Buyu Perkasa (TBP) Plantation, terkait belasan nama yang diduga pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, yang memiliki lahan plasma di Kampung Dumaring. Sebab, lahan plasma sejumlah pejabat tersebut bukan merupakan hasil kesepakatan masyarakat penerima plasma, melainkan keputusan yang diambil sepihak, yakni dari pihak perusahaan.

Seperti diungkapkan Aling, tokoh masyarakat Dumaring, yang juga merupakan anggota Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT). Kepada beraunews.com, ia menjelaskan, sejumlah nama pejabat tersebut baru diketahui setelah dia menelusuri persoalan plasma ke manajer koperasi PT TBP di Samarinda beberapa waktu lalu.

"Ada salah satu pejabat itu yang menelepon dan minta uang plasma. Saya bilang tidak tahu, plasmanya saja tidak tahu dimana. Begitu kita dapat dokumennya, baru kita tahu kalau mereka punya plasma di Dumaring," ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (29/05/2017).

Padahal kata dia, masih banyak masyarakat yang ada di Dumaring yang belum mendapatkan plasma. Namun, entah kebijakan dari mana hingga sejumlah nama pejabat tersebut bisa mendapatkan lahan plasma yang seharusnya menjadi milik warga Dumaring.

“Ada 19 nama pejabat yang punya plasma tanpa sepengetahuan kami, dan ternyata sudah sejak tahun 2006 lalu. Padahal, lahan itu adalah punya kami, padahal masih sekitar 60 masyarakat Dumaring yang belum dapat, kami tentu keberatan,” ujarnya.

Ia mengatakan, terkait warga yang belum mendapat plasma tersebut, sudah cukup lama diuruskan ke pihak perusahaan. Bahkan, sudah dilakukan pengumpulan KTP, hanya saat itu, alasan pihak perusahaan lahannya terbatas. Namun sampai saat ini belum ada penambahan lahan yang dimaksudkan.

“Sementara lahan yang ada, malah diberikan kepada mereka (pejabat-red) ini, itulah yang bikin kami tidak terima,” bebernya.

Tidak sampai di situ, dirinya juga mempertanyakan pemberian lahan yang diterima sebagian warga Dumaring, dimana hanya satu hektar saja. Padahal, idealnya dua hektar untuk satu plasma yang diberikan kepada seorang warga.

“Hanya sebagian pengurus saja yang dapat dua hektar sesuai dengan data dari Dinas Perkebunan,” jelasnya.

Meski begitu, pihaknya akan terus memperkarakan hal tersebut hingga permasalahan selesai. Bahkan, pihaknya mengancam akan mengambil lahan inti milik perusahaan untuk diberikan kepada warga yang belum mendapat plasma.

“Kita akan ambil, jika tidak ada kejelasan terkait permasalahan ini,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia