Mediasi Lahan Sengketa PT DLJ Dinilai Mengecewakan

 

BIATAN – Mediasi yang dilakukan masyarakat Kampung Biatan Ilir dengan pihak PT Dwiwira Jaya Lestari (DLJ) yang difasilitasi Pemkab Berau di salah satu ruang pertemuan di Kantor Pemkab Berau, sepertinya tidak berjalan mulus. Pasalnya, dari mediasi tersebut, tak ada solusi yang diberikan Pemkab, apalagi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait gugatan masyarakat terhadap lahan perekbunan sawit seluas 296,12 hektar, yang diduga berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT DLJ.

Aburaera, tokoh masyarakat Biatan Ilir, saat dijumpai beraunews.com mengatakan, berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan pihaknya beberapa hari lalu, sangat mengecewakan.

"Yang jelas kami sangat kecewa. Padahal, kami jauh-jauh dari Biatan Ilir berharap mendapat jawaban memuaskan. Tapi nyatanya, malah kekecewaan yang kami dapatkan," ungkapnya, Selasa (16/01/2018) malam.

Dijelaskannya, saat mediasi, pihaknya saat itu bersama aparat kampung, telah memaparkan semua permasalahan antara pihaknya dengan PT DLJ. Bahkan, dugaan pelanggaran HGU yang dilakukan pihak PT DLJ juga telah disampaikan.

"Termasuk dugaan izin yang tumpang tindih antara PT DLJ dengan PT Noufro. Itu juga sudah kita sampaikan, tapi saat itu memang tak ada reaksi. Seolah-olah itu adalah hal yang biasa," jelasnya.

Baca Juga : Tak Ingin Jadi Persoalan Serius, Pemerintah Diminta Segera Selesaikan

Disamping itu, dirinya juga menilai, harapan masyarakat seakan terabaikan setelah pemerintah tidak mengambil tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran yang telah dilakukan pihak perusahaan.

"Ini yang kita pertanyakan, kenapa ketika ada pihak perusahaan yang terindikasi pelanggaran selalu diberi kebijaksanaan, sementara berbanding terbalik dengan pelanggaran yang dilakukan masyarakat bawah," jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya mengatakan, terkait tuntutan pihaknya, agar pihak perusahaan menyerahkan lahan sengketa seluas 296,12 hektar, pihak pemkab lanjut dia, memberikan tanggapan yang mengejutkan. Pasalnya, untuk lahan tersebut masyarakat tidak memiliki dasar yang jelas untuk mengambil lahan tersebut.

"Pemkab meminta masyarakat harus bisa menunjukkan bukti legalitas atas lahan sengketa, jika ingin pihak perusahaan menyerahkan ke masyarakat. Sementara kami juga menilai, pihak perusahaan juga tidak bisa memiliki lahan tersebut, karena itu sudah jelas berada di luar HGU. Ini kan lucu, dan mengundang pertanyaan. Ada apa sebenarnya," terangnya.

Dirinya menilai, mediasi yang dilakukan kemarin merupakan kegiatan yang dapat dianggap tak ada hasilnya. Pasalnya, pokok permasalahan yang ada tidak dibahas secara eksplisit dan menyeluruh. Ia menegaskan, pihaknya tetap akan melanjutkan hal tersebut hingga ada solusi atau hasil akhir antara pihaknya dengan pihak perusahaan.

"Kita tetap lanjut, kalau perlu ke tingkat yang lebih tinggi. Karena mediasi kemarin itu, kami anggap gagal," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo saat dihubungi beraunews.com mengatakan, terkait permasalahan masyarakat Biatan Ilir dengan pihak PT DLJ masih belum bisa disimpulkan, apakah pihak perusahaan benar melakukan pelanggaran atau tidak.

"Indikasinya (pelanggaran) begitu, tapi belum bisa disimpulkan. karena masih butuh beberapa konfirmasi lagi dari beberapa pihak, diantaranya pemilik lama," ujarnya.

Sementara, ketika ditanya terkait tuntutan agar pihak PT DLJ menyerahkan lahan sengketa seluas 296,12 hektar kepada masyarakat, dirinya mengatakan, untuk lahan sengketa harus memiliki status jelas.

"Status lahannya diperjelas dulu," pungkasnya.(advertorial/Hendra Irawan/bnc)