Jika Tak Diseriusi, Warga Siap Lancarkan Aksi Susulan

 

BIATAN – Konflik sengketa lahan antara warga Kampung Biatan Ilir dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Dwiwira Jaya Lestari (DLJ), sepertinya masih terus berlanjut. Apalagi, jika tuntutan masyarakat terkait kejelasan status lahan perkebunan sawit seluas 296,12 hektar yang diduga berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT DLJ masih mengambang.

Padahal, aksi yang dilakukan masyarakat Biatan Ilir beberapa waktu lalu, sudah ada kesepakatan, jika penyelesaiannya akan dilakukan oleh Pemkab Berau. Tokoh masyarakat Kampung Biatan Ilir, Aburaera mengatakan, pihaknya akan menghadap Bupati Berau, Muharram, jika penyelesaian yang dilakukan instansi pemerintah terkait, tak ada kejelasan.

“Kita masih bersabar menunggu. Hanya, jika masih terus berlarut-larut, kami akan menghadap langsung ke Bupati,” ungkapnya kepada beraunews.com Rabu (13/12/2017).

Ia menilai, selama ini masyarakat hanya diberi harapan palsu terkait penyelesaian sengketa tersebut. Pihaknya pun merasa, warga Biatan Ilir seolah dipermainkan dengan persoalan sengketa tersebut.

“Karena status kami saat ini terkatung-katung, belum ada kejelasan. Persoalan kami seperti bola pimpong, dilempar sana, lempar sini oleh oknum tertentu," keluhnya.

Dirinya mengatakan, pihaknya bukan tidak percaya terhadap keputusan dari mediasi beberapa waktu di kantor PT DLJ. Hanya saja, pihaknya merasa belum yakin hal ini selesai sesuai dengan harapan.

"Ya kita kan bisa lihat, seperti tahun lalu. Saat kita demo menuntut hak, dimediasi juga seperti waktu lalu. Toh, kita masih demo lagi kan. Artinya, hasil dari mediasi waktu itu hanya menjadi obat penenang saja. Masalah ini seperti tidak ditanggapi serius, sementara aktivitas dilokasi sengketa masih terus jalan, " jelasnya.

Ia memastikan, jika tindak lanjut dari hasil mediasi yang tertuang diberita acara tidak ada kejelasan hingga waktu yang telah ditentukan, pihaknya akan kembali turun melakukan aksi susulan.

Pihaknya mengancam, jika aksi susulan terjadi, masyarakat akan memaksa PT DLJ untuk melepaskan lahan sengketa tersebut kepada masyarakat, atau menutup lokasi tersebut dari berbagai kegiatan perusahaan hingga sudah ada kejelasan.

"Besar harapan kami, pemerintah terkait dapat mengambil tindakan cepat dalam menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai, kami kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah," tandasnya.(advertorial/Hendra Irawan/bnc)