Soal Lahan Sengketa PT DLJ, Hukum Seolah Tumpul ke Atas

BIATAN – Perjuangan belum berakhir. Mungkin itu kalimat yang pantas untuk masyarakat Kampung Biatan Ilir dalam menyuarakan tuntutan mereka terhadap PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ), salah satu perusahaan dibawah naungan PT Triputro Agro Persada.

Tuntutan masyarakat meminta penjelasan terkait dugaan ratusan hektar lahan sawit PT DLJ yang berada di luar HGU. Meskipun hal itu sempat mendapat sanggahan PT DLJ melalui press rilisnya, jika penanaman kelapa sawit tersebut sudah sesuai dengan IUP.

BACA JUGA : Diduga Tanam Sawit di Luar HGU, 296 Lahan Sawit PT DLJ Terancam Disita

Tokoh masyarakat Kampung Biatan Ilir, Aburaera kepada beraunews.com mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat respon apapun dari PT DLJ terkait kejelasan lahan tersebut. Padahal pihaknya telah berupaya melakukan mediasi dengan cara mendatangi langsung pihak perusahaan, akan tetapi, itikad baik pihaknya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut masih belum berhasil.

"Ini yang kita sayangkan. Seolah pihak perusahaan, tidak ada itikad untuk menyelesaikan permasalahan ini," ungkapnya, Minggu (12/11/2017).

BACA JUGA : Dugaan Penanaman Sawit di Luar HGU, Camat Sebut Telah Ditangani Bupati

Seperti diketahui, dirinya bersama masyarakat, beserta pemerintah kampung, telah berulang kali meminta penjelasan lahan seluas 269,12 hektar yang telah ditanami sawit mulai tahun 2008, dan menjadi lahan sengketa antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Pihaknya juga meminta kepada pihak perusahaan, dengan bersama-sama melakukan pemetaan di lapangan.

Meskipun pihak perusahaan mengatakan, hal tersebut telah sesuai dengan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT DLJ. Akan tetapi, yang mereka herankan, jika penanaman lahan tersebut telah sesuai dengan IUP, mengapa diperijinan ada dugaan terjadi tumpang tindih ijin PT Noffro Agro Sejahtera yang diduga telah selesai pada tahun 2017. Bahkan, patok BPN juga masih terpasang disekitar lahan sengketa.

"Dalam satu IUP, bisakah ada dua izin? Kan, tidak bisa. Diperijinan juga dikatakan, apabila ada lahan tanam tumbuh, serta ada lahan tumpang tindih, itu harus diselesaikan dulu. Kenapa tidak diselesaikan sengketanya dulu, baru melanjutkan ijin," bebernya.

Disamping itu, pihaknya juga menyayangkan terhadap ketidaktegasan pemerintah atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Ini sudah kita bawa ke Disbun Berau, dan sudah kita sampaikan ke Bupati Berau. Tapi belum ada hasil. Seolah, hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas," ujarnya.

BACA JUGA : Soal Dugaan Tanam Sawit di Luar HGU, PT DLJ Tegaskan Tak Ada Aturan Dilanggar

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak perusahaan agar menyerahkan lahan seluas 269,12 hektar beserta tanam tumbuhnya kepada warga Biatan Ilir. Disamping itu, dirinya juga menuntut penjelasan terhadap lahan yang sudah besertifikat, serta perkebunan kelapa sawit yang berada di lokasi UCL11/BPN-DLJ No. 106.

Ia mengatakan, pihaknya serius dalam menyampaikan tuntutan tersebut. Pihaknya ingin, manajemen PT DLJ yang memiliki kewenangan penuh juga dapat turun ke lapangan, agar bersama masyarakat dan pemerintah kampung melakukan verifikasi terhadap luasan lahan yang sebenarnya. Tetapi, jika dalam peninjauan itu, penanaman tersebut ilegal dimata hukum, tuntutan tersebut akan dibatalkan.

"Kami juga menegaskan, jika terbukti lahan tersebut illegal, maka tuntutan kami wajib dikabulkan," tegasnya.

BACA JUGA : PT DLJ Klaim Penanaman Sesuai IUP, Ini Kata Kepala Kampung

Dirinya yang mewakili warga Biatan Ilir, berencana akan melakukan aksi bersama masyarakat ke lokasi lahan sengketa, jika tidak ada respon dari manajemen PT DLJ.

"Jelas kami akan duduki itu (hanya lahan sengketa-red) jika tidak ada itikad baik. Ini bukan ancaman, tapi memang akan kita lakukan," pungkasnya.

Konfirmasi pihak PT DLJ, dinaikkan terpisah.(Hendra Irawan/bnc)