SK HPHD Diserahkan, Kepala Kampung Sebut Perjuangan Tak Sia-Sia

 

TALISAYAN – Penyerahan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Sekertaris Pemprov Kaltim, Rusmadi, di pendopo Talisayan, Senin (24/07/2017), maka secara resmi Kampung Biatan Ilir memiliki hutan desa.

Kepala Kampung Biatan Ilir Abdul Hafid menyampaikan, perjuangan yang dilakukan pihaknya selama ini dalam mengusulkan perubahan status hutan lindung menjadi hutan desa ternyata tak sia-sia. Dengan hasil tersebut, dirinya mengaku akan memaksimalkan potensi hutan desa untuk kepentingan masyarakat dan Kampung Biatan Ilir.

“Alhamdulillah, ini (SK HPHD-red) kerja keras kita selama ini membuahkan hasil,” ungkapnya kepada beraunews.com, Selasa (25/07/2017).

BACA JUGA : Sekprov Kaltim Serahkan SK Hutan Desa pada Empat Kampung, Ayo Kampung Lainnya

HPHD sendiri diusulkan bukan tanpa alasan. Pengusulan hutan desa tersebut dilakukan mengingat semakin maraknya pengrusakan hutan yang dilakukan oleh oknum pengusaha kayu ilegal. Disamping itu, masih banyak potensi alam selain pemanfaatan kayu di hutan tersebut, yang sangat layak untuk dikelola menjadi salah satu usaha dalam meningkatkan pendapatan asli kampung, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Untuk itu, kata dia, pihaknya mengusulkan HPHD kepada pemerintah, baik itu di tingkat kabupaten hingga ke KLHK di Jakarta. Memanfaatkan pendampingan dari Perkumpulan Menapak Indonesia, yang juga salah satu mitra Tropical Forest Conservation Act (TFCA) Kalimantan, dimana usulan hutan desa seluas 4.857 hektar, direalisasikan oleh KLHK.

“Kita juga berterima kasih dengan bantuan serta dukungan teman-teman dari Perkumpulan Menapak Indonesia yang terus mendampingi dan mendukung kami dalam proses pengusulan HPHD ini, hingga SK HPHD terbit dan diserahkan pada kami,” jelasnya.

Dijelaskannya, dalam mengusulkan hutan desa tersebut pihaknya memiliki sejumlah alasan. Diantaranya, mencegah terjadinya jual beli lahan di hutan lindung, menjaga sumber air serta memanafaatkan potensi sumber daya hutan bukan kayu.

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini, banyak oknum warga yang menggarap lahan di hutan lindung tersebut secara tidak menentu. Bahkan terjadi transaksi yang dilakukan oknum tertentu. Disamping itu, pihaknya ingin menjaga sumber air yang ada di hutan tersebut dari pengrusakan akibat penebangan liar. Sebab sumber air yang mengalir di hutan itu juga dimanfaatkan oleh dua kecamatan, yakni Kecamatan Biatan dan Kecamatan Talisayan.

 

Dalam mengelola hutan desa, pihaknya juga telah membentuk Lembaga Pengeloa Hutan Desa (LPHD) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap hutan desa ataupun hutan lindung yang ada di kampungnya.

“Dalam mengelola hutan desa ini kita tidak lakukan sendiri, kita tetap meminta pendampingan dari Perkumpulan Menapak Indonesia, guna menyusun rencana kerja ke depan. Pada intinya, HPHD ini kita harapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan kampung jadi lebih baik lagi,” tutupnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini kegiatan perhutanan sosial di Berau dalam skema Hutan Desa telah mencapai kurang lebih 8.245 hektar dan SK yang diserahkan dari KLHK tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa dengan luas kurang lebih 30.321 hektar berada di Desa Long Ayap seluas 5.640 hektar, Desa Punan Segah 14.791 hektar, Desa Dumaring 5.083 hektar dan Desa Biatan Ilir seluas 4.857 hektar.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia