Penyerahan SK Hutan Desa Kampung Biatan Ilir dan Dumaring, Direncanakan 19 Juli Mendatang

 

BIATAN – Perjuangan dalam merubah status hutan lindung menjadi hutan desa yang dilakukan Pemerintah Kampung Biatan Ilir Kecamatan Biatan, dan Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan, membuahkan hasil. Pasalnya, dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan berkunjung ke pesisir selatan Berau, atau tepatnya ke Kampung Biatan Ilir guna melakukan penyerahan SK Hutan Desa pada kedua kampung tersebut.

Hal itu pun dibenarkan Kepala Kampung Biatan Ilir, Abdul Hafid. Dikatakannya, saat berada di Kantor Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya mendapatkan informasi jika penyerahan SK Hutan Desa tersebut akan dilakukan di hutan desa Kampung Biatan Ilir.

"Kemarin, saat berada di Samarinda, Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Kaltim (Ujang Rachmad-red) mengatakan masih menunggu informasi dari pusat terkait kepastiannya. Rencananya tanggal 19 mendatang ini, apakah dari RI 1 (Presiden-red) langsung, atau dari Kementerian terkait, kita masih menunggu kabar lanjutannya. Apalagi infonya, presiden sendiri ingin menyerahkan SK tersebut," ungkapnya kepada beraunews.com, Jumat (14/07/2017).

Lebih lanjut dikatakannya, penyerahan SK hutan desa sendiri akan dilakukan secara bersamaan dengan SK hutan desa Kampung Dumaring.

"Karena kemarin dalam mengurus perubahan status hutan lindung menjadi hutan desa, hanya Kampung Biatan Ilir dan Dumaring saja," terangnya.

BACA JUGA: Hutan Lindung Di Kampung Biatan Ilir, Selangkah Lagi Jadi Hutan Desa

 

Dalam persiapannya, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan yang bermukim di wilayahnya, untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan perbaikan jalan menuju hutan lindung tersebut.

"Sudah kita datangi mereka guna memberikan sumbangsih berupa ikut membantu perawatan jalan," bebernya.

Dengan akan dilakukannya penyerahan SK Hutan desa oleh pemerintah pusat, dirinya merasa perjuangan yang dilakukannya selama ini tidak sia-sia. Apalagi dalam proses kepengurusannya, mulai dari Pemprov Kaltim, sampai ke Banjarmasin di Kalimantan Selatan, hingga langsung bertemu dengan Menteri Kehutanan, dan Lingkungan Hidup di Jakarta, sedikitpun tidak melibatkan anggaran alokasi dana kampung.

"Ini kepuasan tersendiri bagi saya, karena apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Karena tujuan kami, dalam mengubah hutan lindung menjadi hutan desa untuk kepentingan masyarakat di sini," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: Rita Amelia