50 Sertifikat Tanah Kampung Bermasalah

BATU PUTIH – Tampaknya apa yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, jika tanah yang bersertifikat belum tentu bebas dari masalah, terbukti kebenarannya. Seperti yang terjadi di Kampung Kayu Indah Kecamatan Batu Putih, dimana setidaknya terdapat puluhan sertifikat yang dimiliki masyarakat bermasalah.

Kepala Kampung Kayu Indah, Tamrin saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dijelaskannya, permasalah dikampungnya bukan lantaran sertifikat tumpang tindih. Melainkan, dengan tanah adat atau ulayat milik warga adat Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan.

BACA JUGA : Menteri ATR/Kepala BPN : Tanah Bersertifikat Belum Tentu Bebas Masalah

Ia mengatakan, sertifikat-sertifikat yang bermasalah tersebut terbitnya tahun 1998, sementara permasalahannya pun terjadi belum lama. Itu dikarenakan, saat warga Kayu Indah ingin membuka lahan tersebut untuk bertani dan berkebun. Sementara dilain sisi, pihak adat merasa keberatan dan protes, karena tanah yang bersertifikat itu merupakan tanah ulayat milik warga Dumaring, dan memiliki hak penuh atas tanahnya.

“Ada kurang lebih 50 sertifikat yang bermasalah dengan ulayat. Ya, sementara ini kita tidak ganggu gugat dulu, karena kita menjaga hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya kepada beraunews.com, Sabtu (27/8/2016).

BACA JUGA : Cek Keabsahan Sertifikat Sekarang Juga

Sebenarnya persoalan tersebut dikatakannya, pernah diupayakan penyelesaiannya. Bahkan, pertemuan demi pertemuan dengan warga adat Dumaring, yang dimediasi pemerintah Kecamatan Batu Putih dan Talisayan masih belum membuahkan hasil. Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Berau juga pernah dihadirkan untuk mencari solusi yang tepat.

“Tapi sampai saat ini memang belum ada hasilnya,” bebernya.

Tidak itu saja, ia pun khawatir jika masalah tersebut tidak cepat dicarikan solusi, maka dikhawatirkan akan menambah persoalan baru. Apalagi, sempat ada warga yang membeli lahan sengketa tersebut melalui salah seorang masyarakat adat Dumaring.

“Pernah terjadi. Padahal sudah diperingatkan kalau yang dibeli merupakan lahan sengketa dan sudah bersertifikat, tapi tetap tidak diperhatikan. Ini yang tidak kita inginkan kembali terjadi,” ujarnya.

BACA JUGA : Ada Sertifikat Warga Pulau Panjang Justru Kalah, Ini Kata PN

Kendati demikian, pihaknya akan terus memperjuangkan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kita akan perjuangkan, bahkan sampai pengadilan karena kita punya sertifikat legal,” pungkasnya.(Hendra Irawan)