BPMPK Wajib Dampingi Pemerintah Desa Kelola ADK dan ADD

TANJUNG REDEB – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-Apdesi), Wargiyati, mengimbau kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (BPMPK) yang ada diseluruh Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan kepada seluruh aparatur pemerintahan desa dalam mengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima masing-masing desa.

Hal itu dikatakannya, mengingat banyaknya Kepala Desa ataupun aparatur kampung yang tersandung hukum akibat ketidaktahuan mereka dalam mengelola ADK dan ADD. Untuk mengantisipasi hal buruk menimpa aparatur kampung yang masih aktif dalam pemerintahan, BPMPK selaku badan yang berwenang harus melakukan pendampingan mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Disampaikannya, saat ini P-Apdesi pun telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintahan desa, khususnya bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun perangkat desa.

“Pemerintahan desa harus dididik supaya menjadi SDM yang lebih sesuai dengan kebutuhan pada saat ini, jangan sampai ada yang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kapasitasnya,” ungkapnya.

Ia juga mengibau bagi setiap Kepala Desa yang ingin aman dari jeratan hukum akibat persoalan dana ADK maupun ADD yang masih banyak tidak mengetahui, agar menyerahkan seluruh dana kepada bendahara kampung.

“Kepala Desa pegang uang yang menjadi haknya saja, kalau tidak pegang uang ADK kan aman,” ujarnya.

Agar peningkatan SDM pemerintah desa dapat terwujud dengan baik, P-Apdesi juga memberikan masukan dan saran kepada seluruh Kepala Desa khususnya yang berada di seluruh Kabupaten, untuk memprogramkan anggaran rekening khusus peningkatan SDM bagi aparatur kampung di dalam APBDes.

Sebab APBDes sebagai anggaran yang nantinya akan menopang biaya dalam meningkatkan SDM aparatur kampung. Khususnya Kabupaten Berau yang besar anggaran setiap kampung bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp5 miliar per tahun.

“Kadang pemerintah ragu mau memberi dana yang banyak karena SDMnya rendah, padahal tidak semua seperti itu. Nah, kami minta seluruh Kepala Desa untuk memasukkan kode rekening di dalam APBDes sebagai anggaran peningkatan SDM,” tandasnya.(mta)